Tokoh Masyarakat Desak Pemkab Manokwari dan Pemprov Tinjau Kembali Pembatalan Perda Miras

Oleh Redaksi

16 November 2021 08:11 881 VIew

''Petugas Bea Cukai Manokwari saat lakukan pemeriksaan 5 Kontainer Miras di Pelabuhan Manokwari Papua Barat, Senin (15/11/2021) ''

Manokwari, arfaknews - Tokoh Masyarakat minta Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari tinjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta produksi minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari. 

"Sesuai berita yang saya ikuti, sebanyak 5 Kontainer Miras yang transit lewat Pelabuhan Manokwari tujuan Bintuni," Kata Tokoh Masyarakat di Manokwari, Daud Indouw, SH.

Daud pertanyakan tujuan sebenarnya dari Miras tersebut. "Jangan sampai Miras tersebut hanya label Bintuni, tetapi sebenarnya pemasok untuk Manokwari, pasalnya banyak pengusaha Miras kelas kakap berada di Manokwari," paparnya. 

Lantas apa gerangan dengan Perda nomor 5 tahun 2006. Apakah masih berlaku, atau sudah dicabut?. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari menyebut bahwa Perda Nomor 5 tahun 2006 sudah dicabut oleh Provinsi Papua Barat.

Saya sesalkan, kenapa hari ini baru diberitahukan bahwa Perda Nomor 5 tahun 2006 sudah dicabut. Kenapa tokoh masyarakat dan tokoh agama tidak diundang, saat Perda tersebut dicabut. Alasan apa yang menyebabkan Perda dicabut,"tanya Daud.

Indouw menegaskan, upaya untuk lahirkan Perda Nomor 5 tahun 2006 tidak semuda membalik telapak tangan, bahkan sempat diancam oleh masyarakat dan tokoh agama agar Perda itu lahir untuk menjaga Manokwari tetap aman, damai dan kondusif. 

Perda itu bukan tanpa dasar. Kami mengacu kepada UU Nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua (Papua Barat), kewenangan Daerah untuk mengambil langkah  - langkah urgent dalam mengatur rumah tangga daerah. 

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari ini menegaskan bahwa Perda Miras lahir untuk menekan angka kekerasan dan krimininalitas yang terjadi di Kabupaten Manokwari.

Kami ikuti informasi hampir 90 persen angka kejahatan terjadi di Kabupaten Manokwari diakibatkan faktor konsumsi minuman keras (Mabuk Miras). Kasus KDRT, Kecelakaan Lalulintas, Pemerkosaan, perkelahian, bentrok, hingga pembunuhan paling banyak dipicu minuman keras.

Desakan dari tokoh - tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga kami Anggota DPRD kala itu (2004 - 2009) perjuangkan lahirnya Perda Miras Nomor 5 tahun 2006 agar menyelamatkan Generasi Papua dari ancaman miras. 

Akhirnya atas komitmen Anggota DPRD Manokwari bersama Pemerintah Daerah, dibawa kepemipinan Bupati Manokwari Kala itu, Bapak Drs. Dominggus Mandacan Perda Miras  nomor 5 Tahun 2006 berhasil disahkan. 

Karena itu, saya minta kepada Bupati Manokwari dan Pemprov Papua Barat untuk meninjau kembali pencabutan Perda Nomor  6 tahun 2006. Kalau dicabut dasarnya apa, dan kapan disosialisasikan,"tegasnya.

Daud menerangkan, Peraturan Presiden RI Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di Indonesia tidak serta merta meruntuhkan Perda nomor 5 Tahun 2006 di Kota Injil Manokwari. 

Perlu diingat bahwa Papua (Papua Barat) miliki Otonomi Khusus (Kewenangan Khusus) melalui UU Nomor 21 tahun 2001 (sekarang, dirubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021). UU itu memberikan mandat kepada Pemerintah daerah Provinsi Papua (Papua Barat) untuk mengambil langkah - langkah penting dalam mengurus daerah, selain 5 Hal vertikal yang diatur Pemerintah pusat diantaranya Pertahanan Keamanan,  Hubungan Bilateral, Keagamaan, fiskal dan Moniter  serta Kehakiman. 

Pemerintah pusat boleh keluarkan Perpres terkait peredaran Miras, tetapi di Papua (Papua Barat) dalam langkah mencegah tingkat kriminalitas, maka Pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis untuk selamatkan orang Papua dari bahaya miras. 

Jakarta boleh buat aturan seenaknya tetapi kami di daerah yang rasakan dampaknya. Kalau hal - hal positif seperti ini (Perda Miras) Pemerintah Pusat tolong dukung, jangan nanti terjadi konflik baru Jakarta stigma Papua selalu kacau, Pemabuk, dan lain sebagainya padahal sesuatu yang baik, yang ditawarkan tidak dihargai Jakarta. 

Saya minta Bupati Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat tinjau kembali Pembatalan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta produksi minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari. 

Saya harap, Bapak Gubernur ambil langkah. Walaupun daerah di luar Kabupaten Manokwari tidak ada Perda, namun perlu dipertimbangkan baik, sebab bulan ini jelang suasana Natal. Jangan, pengusaha Miras Pasok Miras dalam skala Besar Persian stok untuk dijual pada Bulan December. 

Jangan sampai kita biarkan Miras 5 Kontainer masuk dan ganggu suasana suci Natal. Karena itu, demi menghormati suasana hari Raya Natal Umaat Kristen di Bulan Desember, maka baiknya Miras 5 Kontainer itu dikirim pulang ke daerah asalnya di Surabaya,"tegas Dau


Berita Terkait