Polemik Perda Miras Menguntungkan Pengusaha Miras Di Manokwari

Oleh Redaksi

20 November 2021 12:05 798 VIew

''Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti, Yohanes Akwan, SH''

Catatan Kritis dari Advokat Yohanes Akwan,SH. Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti

Manokwari, arfaknews - Pasti masih terbayang diingatan pada Tahun 2016 Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mencabut 3.266 Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai bermasalah, khususnya Perda yang menghambat investasi dan pembangunan serta Perda yang bertentangan dengan undang-undang dan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu Perda yang dicabut juga adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Kabupaten Manokwari.

Dalam amar pencabutan itu, Mendagri  memberikan durasi waktu 14 hari kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini, eksekutif dan legislatif untuk melakukan review serta melaporkannya kepada Mendagri, namun juka Pemda lambat melakukan revieu, maka dianggap menerima keputusan tersebut.

Polemik kebijakan Mendagri itu kemudian melahirkan gugatan dari beberapa pihak yang tidak menerima keputusan Mendagri. Mereka menggugatnya ke Mahkama Konstitusi (MK), hal hasil MK mengeluarkan putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang membatalkan kewenangan Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah (Perda) yang jelas-jelas menghambat investasi.

Berdasarkan pada Keputusan MK yang mengabulkan gugatan pemohon itu kemudian membatalkan keputusan Mendagri sehingga Perda Miras nomor 5 tahun 2016 kemudian tetap berlaku.

Namun sebelumnya, kita juga pasti mengetahui adanya Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan peredaran minuman beralkohol sehingga terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan di perkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/4-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang kemudian keluar lagi Perubahan keempat peraturan Menteri perdagangan nomor 47 tahun 2018 tentang perubahan peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2020 dengan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang perdangan.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo secara resmi melegalkan investasi untuk industri minuman keras (miras). Aturan ini tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dilain sisi, pemerintah pusat sendiri masih memiliki pekerjaan rumah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

Maka sejauh ini, Polemik Perda Miras tentang regulasi izin Perdangan,pengendalian dan penjualan minuman beralkohol diatas melahirkan ketidak pastian hukum terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol.

Situasi perdebatan perda miras di kabupaten Manokwari kemudian dimanfaatkan oleh mereka - mereka yang punya kepentingan ekonomi memasok minuman beralkohol ke Manokwari untuk di jual secara bebas karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah daerah sebagai pelaksana peraturan daerah.

Pelaksanaan Perda Miras di Kabupaten Manokwari kemudian menimbulkan tanda tanya dari berbagai elemen masyarakat tentang penegakan peraturan daerah dianggap sangat lemah.

Dengan demikian, maka DPRD dan Pemerintah Daerah beserta para pihak harus duduk merevieu Implementasi peraturan tersebut sesuai dengan dinamika yang berkaitan dengan polemik peredaran miras di Kabupaten Manokwari agar ada kepastian hukum.


Berita Terkait