Pemda Manokwari Tarik 10 Persen Wajib Pajak Di Restoran

Oleh Redaksi

24 November 2021 14:05 636 VIew

''Struk Pembayaran di salah satu Rumah Makan (Restoran) di Kabupaten Manokwari Papua Barat''

Manokwari, arfaknews -  Pemerintah Kabupaten Manokwari berlakukan Pajak 10 Persen di tanggung Konsumen (Badan atau Orang) dalam Pajak Restoran.

Plt. Kepala Bapenda Manokwari, Sius Nario Yenu, S.AP menjelaskan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk  membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Terdapat lima jenis pajak provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari sebelas jenis, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Restoran, Kata Sius adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang ditangani langsung oleh kabupaten/kota.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif tersebut atur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Atas dasar tersebut, pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran dengan besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Jika seseorang makan di Restoran (Rumah Makan), dia akan dikenakan Pajak sebesar 10 Persen dari jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada Restoran.

Misalnya, jika anda makan di rumah makan dan membayar harga makanan sebesar Rp. 20.000 rupiah, maka pajaknya adalah Rp. 2000 rupiah yang harus dibayarkan. Sementara Badan Usaha (Pengusaha Restoran) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

"Tidak semua Restoran dikenai Pajak 10 persen, hanya dibatasi kepada Restoran, Rumah Makan atau Kafe yang nilai penjualannya (pendapatannya) diatas Rp. 1.500.000 rupiah. Setiap restoran yang dikenai pajak, kami ada letakan banner wajib Pajak 10 Persen,"jelasnya.

Disisi lain, Sius menambahkan
Bapenda Manokwari telah memasang 159 alat perekam Pajak yang disupervisi oleh KPK dan Bank Papua. 159 Alat Perekam Pajak tersebut terpasang di hotel, tempat hiburan dan restoran. Tahun depan, kami akan tambahkan alatnya lagi,"paparnya.

Selanjutnya, Sius menegaskan bahwa dengan metode penarikan Pajak sistem digital, akan mengurangi resiko pungli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dengan alat ini, maka resiko pungli akan kecil, sebab semua dipantau oleh KPK melalui Dashboard Bapenda. Anggaran yang dibayarkan masuk langsung ke dalam Khas Daerah Kabupaten Manokwari,"jelasnya.

Selanjutnya, Plt. Kepala Bapenda Manokwari ini meminta masyarakat wajib membayar pajak untuk membangun daerah.

Terlepas dari jenis pajaknya, baik itu tergolong pajak pusat maupun pajak daerah, keduanya digunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak daerah yang dikumpulkan daerah masing - masing merupakan sumber pendapatan bagi daerah tersebut yang nantinya digunakan untuk membangun daerah.

Karena itu, jika masyarakat telah membayar pajak restoran, maka dapat dikatakan telah berkontribusi membangun daerah dan tentu saja manfaatnya secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Mari, kita sama - sama membangun Daerah. Daerah kita maju karena usaha kita sendiri, karena itu saya imbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk taat membayar Pajak, bukan saja untuk pajak restoran melainkan 10 jenis pajak lainnya.

Terutama Pajak Bumi dan Bangunan, mengingat Jatuh tempo pada 30 November 2021 ini maka saya harapkan kita membayar Pajak,"pungkasnya.


Berita Terkait