Dialog Interaktif, YLBH : Negara Perlu Libatkan Masyarakat Adat Kelola SDA Papua

Oleh Redaksi

06 December 2021 00:08 653 VIew

''Dialog Interaktif bersama Elemen Masyarakat di Manokwari Papua Barat, Sabtu (4/12/2021) ''

Manokwari, arfaknews - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti menggelar Dialog Interaktif seputar masalah pembangunan ekonomi dan gejolak Sosial Politik di Papua. 

Diskusi bertajuk pembangunan ekonomi dan politik Papua ini menghadirkan narasumber dari Kepala Biro Pemerintahan dan Otsus Setda Papua Barat, Agustinus Melkias Rumbino,S.IP, MRP Papua Barat, Anthon Rumbruren, Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy,SH., Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar, SH.,MH., Kordinator Kontras Papua, Sem Awom, dan Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anike Sabami, serta dipandu oleh Sekretaris KNPI Provinsi Papua Barat, Jemmy J. Liusanda, digelar di Manokwari, Sabtu (4/12/2021). 

Masalah yang dibahas terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Papua, eksploitasi sumber daya alam Papua yang berdampak terhadap timbulnya perlawanan dari masyarakat dan jatuhnya korban jiwa, serta masalah kebijakan Politik lewat UU Nomor 21 Tahun 2001 atau Perubahannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi dan sosial politik. 

Direktur Yayasan LBH Sisar Matiti, Yohanes Akwan,SH menjelaskan, pihaknya miliki hipotesa bahwa ekonomi dan politik adalah penyebab akar masalah di tanah Papua, karena itu pihaknya memfasilitasi dialog Interaktif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik Pemerintah Provinsi Papua Barat, Polda Papua Barat, MRP Papua Barat, tokoh masyarakat, adat, agama, Tokoh PEPERA 1969, Pegiat HAM, Aktivis Demokrasi dan LSM termasuk Komponen masyarakat yang pro Kemerdekaan Papua untuk berdialog menguji hipotesa tersebut. 

Dari hasil diskusi ini, kami lihat ada beberapa pendapat besar dalam dialog ini, yakni teman - teman pro Papua merdeka ingin ada suatu dialog yang melibatkan pihak netral (Internasional) dalam upaya mencari solusi penyelesaian masalah konflik Papua dengan solusi kongkrit adalah referendum. 

Sementara, kelompok masyarakat yang pro Otsus melihat bahwa Otsus adalah solusi alternatif pembangunan Kesejahteraan di Papua. 

Sedangkan, para pegiat HAM  melihat bahwa Otsus bukanlah solusi melainkan penyelesaian persoalan secara demokrasi melalui mekanisme hukum seperti penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi di Tanah Papua baik itu pelanggaran HAM dan masalah kebijakan hukum lainnya sepertinya hadirinya Komisi KKR, partai politik lokal dan pengadilan HAM. 

Kami uraikan beberapa rekomendasi bersifat usulan forum yakni, perlu dibentuknya Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), pengadilan HAM, dan penyelesaian masalah - masalah pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.

Disisi lain, masalah pendudukan - pendudukan perusahan skala besar yang mengeruk sumber daya alam Papua, korporasi mengambil ahli tanah, dan hutan masyarakat, serta pengabaian terhadap hak - hak masyarakat adat, berdampak pada marjinalisasi terhadap masyarakat adat yang mengakibatkan perlawanan dari masyarakat adat. 

Akwan memaparkan,  Papua (Papua Barat) memiliki sumber daya alam yang luas, namun dikeruk secara tidak adil dengan dalil pembangunan atas nama negara sehingga masyarakat adat berontak melakukan perlawanan dan jatuhnya korban jiwa.

Eksploitasi SDA Papua secara tidak adil itu sudah dimulai sejak Papua berintegrasi dengan NKRI hingga saat ini, dan sejak saat itu pula terjadi konflik akibat adanya perlawanan dari masyarakat adat atas penguasaan SDA secara tidak adil. Konflik itu menjadi rentetan konflik berkepanjangan, saling terkait, terikat antara konflik Politik dan Ekonomi,"paparnya.

Bagian yang harus dilihat, lanjut Akwan bahwa semua anak Papua hari ini miliki kerinduan untuk saling menerima dan mengakui. Semua pihak menyadari bahwa kita miliki hak yang sama sebagai anak bangsa yang miliki tanggung jawab yang sama dalam memperbaiki kesalahan - kesalahan ini. 

Karena itu, disarankan bahwa perlu adanya dialog - dialog yang melibatkan masyarakat level bawah agar mendapatkan solusi penyelesaian masalah konflik di Tanah Papua. 

Akwan menambahkan pihaknya berkesimpulan bahwa dalam upaya mengurangi eskalasi konflik di Tanah Papua, perlu diberikan ruang yang seluas - luasnya kepada masyarakat adat untuk menjadi subjek dalam pembangunan termasuk dalam pengelolahan sumber daya alamnya. 

Saya berpendapat bahwa kemerdekaan ekonomi politik untuk menguasai basis - basis produksi sumber daya alam harus dikembalikan kepada masyarakat adat sebagai pengelola dan pengendali utama dalam mendorong keadilan hukum dan ekonomi guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat," tukasnya.


Berita Terkait