YLBH Sisar Matiti Gelar Dialog Interaktif Cari Solusi Berdayakan Ekonomi Masyarakat Adat Bintuni

Oleh Redaksi

07 December 2021 16:07 753 VIew

''Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti Gelar Dialog Interaktif melibatkan LSM dan Stekholder di daerah''

Bintuni, arfaknews - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti lakukan dialog interaktif dengan mengangkat tema "Strategi Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat"yang digalar di Gedung Serba Guna Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (6/12/2021). 

Dialog yang dipandu oleh Sekretaris KNPI Provinsi Papua Barat, Jimmy J. Liusanda, dengan menghadirkan Pemateri dari Kepala Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni, Dr. Alimudin Baedu, Wakil Ketua MRP Papua Barat, Maccleurita Kawab, Direktur Lokatara, Haris Azhar, dan perwakilan dari Kontras Papua Sem Awom. 

Acara ini dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan juga dihadiri LMA Adat Tujuh Suku di Bintuni. 

Direktur Lokatara, Haris Azar mengatakan dalam mewujudkan kebijakan perlindungan ekonomi masyarakat adat diperlukan pemetaan basis adat sebagai Implementasi pembuatan regulasi di daerah. 

Sebab, kata Azar meskipun ada Permendagri yang mengatur tentang pengakuan masyarakat adat, namun  tidak serta merta peraturan tersebut bisa diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat itu sendiri.

“Permendagri itu tidak otomatis melindungi keberadaan masyarakat adat, karena hanya mengatur sisi administrasi. Harus ada kajian akademisnya dulu. Sekarang kita harus memetakan permasalahan akar dari Papua itu sendiri seperti apa dengan adanya peraturan ini. Harus ada kajian dari kampus-kampus. Coba dicek, ada atau tidak? Sedangkan suku di Papua yang lebih dari 200 tidak punya kajian antropologi yang memeriksa sejauh mana suku-suku itu berada, asal-muasal dan lain-lain. Jadi permendagri itu tidak menjawab masalah, masalah Papua ini kompleks” ungkapnya.

Dalam menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah, Alimudin Baedu Kepala Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni menerangkan, Pemerintah Daerah Teluk Bintuni, telah mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.

“Melihat kompleksitas daerah Bintuni yang luasnya 26 kali dari Jakarta, kami ingin menghadirkan sebuah peraturan yang tidak semu bagi masyarakat. Ini sebagai bagian atau solusi pemerintah daerah terhadap investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Bintuni. 

Jadi perizinan-perizinan yang ada di sini, seperti LNG Tangguh yang sudah berjalan sampai train 3, dan kemudian nanti juga ada Petrokimia, kami tidak punya kewenangan di situ, karena izin semua dari pusat. Nah, bagaimana kami mensiasatinya? Kami buatkan regulasi,” jelas Alimudin.

Perdasus yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kebebasan ekonomi masyarakat adat Papua. Namun, ia juga tidak menafikkan, bahwa inti permasalahan dari investasi yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat adat, adalah karena kewenangan yang terputus pada tingkatan pemerintah pusat.

“Kami itu sebetulnya juga sedih dan berdarah-darah memperjuangkan hak daerah penghasil SDA ini di Jakarta. Namun tangan kami terikat regulasi. Bagaimana tidak, seperti LNG Tangguh yang sudah beroperasi sekian lama di Bintuni, namun tingkat pengangguran mencapai 8,5%. Oleh karena itu, untuk investasi baru yang akan masuk, akan kami kawal AMDALnya secara mendetail, Saya juga setuju dengan Yohanes Akwan maupun Pak Haris ini, masyarakat harus juga ikut berjuang. Bagaimana? Kita harus bersatu. Tujuh suku bersinergi dengan pemerintah, agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun LNG Tangguh” terangnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua MRP, Maccleurita BM Kawab menambahkan diperlukan SDM dan upaya Pemerintah Daerah mendesak agar penyerapan tenaga Kerja di Daerah. 

“Saya ini keliling Bintuni dari satu distrik ke distrik lainnya. Yang saya lihat permasalahannya adalah lapangan pekerjaan dan sarana prasarananya. Misalnya Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM) yang telah meluluskan ratusan tenaga kerja siap pakai, tolonglah misalnya kalau mereka mau bekerja di luar, bisa difasilitasi dengan misalnya vaksinasi, dan lainnya,” harapnya.

Sem Awom seperti pada sesi dialog di Manokwari pada (4/12), memaparkan hal yang sama bahwa permasalahan yang ada di Papua adalah permasalahan investasi yang tidak dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. 

“Jadi melalui UU Otsus ini, kami yang punya rumah, tapi kami Papua ini cuma urus halaman, urus kebun. Tapi apa yang mereka masak di dalam dapur, kami tidak tahu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti, Yohanes Akwan, SH menerangkan sebagai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum pihaknya berupaya memfasilitasi berbagai stekholder di Daerah dengan menggelar  dialog - dialog interaktif yang berbagai pihak yang berkompeten dalam upaya  mencari solusi membangun perekonomian masyarakat Papua. 

“Kami percaya dengan diadakan dialog ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi, konsolidasi untuk terus merawat kebersamaan dalam konteks hukum dan keadilan ekonomi bagi masyarakat adat di Teluk Bintuni. Telah disahkannya Perdasus tentang perlindungan masyarakat adat. Apa yang menjadi konsen dari Perdasus tersebut? Inilah pentingnya berdiskusi. Masyarakat sudah memiliki senjata, dengan adanya perdasus ini. Kita harus bisa pergunakan,” ujar Akwan.

Dialog yang berlangsung cukup intens ini, akhirnya menemukan sebuah jalan sebagai solusi dan langkah awal dalam melindungi hak-hak adat di Teluk Bintuni.

“Dengan adanya Perdasus ini, betul ini bisa dijadikan sebagai senjata masyarakat adat dalam meminta hak mereka. Nah bagaimana caranya? Buka surat kuasa ke YLBH Sisar Matiti, kemudian ambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Pertama-tama, masukkan surat ke Bupati agar segera melakukan audit hak masyarakat adat sesuai perdasus yang telah dibuat. Buat tim audit, jadi permasalahan di setiap suku ini bisa dipetakan secara detail, hal ini kemudian dilaporkan kembali ke pemerintah daerah. ini adalah langkah awal, pemerintah bersinergi bersama rakyatnya. Kemudian dari situ baru kita lakukan langkah-langkah lainnya melawan korporasi demi kebabasan ekonomi. Percuma toh, buat apa punya Perda kalau tidak mempunyai manfaat langsung,"pungkasnya.


Berita Terkait