Suplay BBM Tiba di Kabare, MRP Sayangkan Oknum Pengusaha Halangi Suplay BBM Ke Kabare

Oleh Redaksi

09 December 2021 10:12 1251 VIew

''Kapal Pengangkut BBM ke Distrik Kabare Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat Papua Barat''

Manokwari, - PT. Pertamina sudah lakukan suplay Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Waigeo Utara yakni ke Distrik Supnin, Distrik Mawarbomi, dan Distrik Kabare Raja Ampat. 

Pihak pertamina yang dikonfirmasi membenarkan bahwa hari ini Pertamina Sorong sudah arahkan suplay BBM ke Waigeo Utara untuk menjawab kalangkaan BBM di masyarakat.

"Hari ini mungkin tiba disana, teman-teman di Sorong  arahkan dari SPBU Waisai"tulis Edi Mangun, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Regional Papua Maluku. 

Ditempat terpisah, anggota MRP Papua Barat Utusan Masyarakat Adat Raja Ampat, Yulianus Thebu,S.Si.,M.Si yang dikonfirmasi juga membenarkan suplay BBM sudah diantar dan telah tiba di Distrik Kabare Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

Yulianus menerangkan masalah kelangkaan BBM di Raja Ampat Utara sempat diadukan oleh masyarakat kepada MRP Papua Barat, pekan kemarin. 

Hal hasil Anggota MRP asal Raja Ampat, Pokja Perempuan Christina Ayelo,SH dan Pokja Adat Yulianus Thebu ditugaskan oleh Ketua MRP Papua Barat, Maksi Ahoren untuk berkomunikasi agar segera mengambil langkah cepat menjawab kebutuhan warga. 

Pasalnya, sesuai SOP pihak Pertamina tidak bisa mengambil langkah jika tidak ada permintaan dari Pemerintah Daerah

Karena itu, Pak Ketua MRP Papua Barat tugaskan kami untuk membangun komunikasi dan kordinasi dengan Kepala Pertamina Depot Sorong dan Kapal Pengangkut BBM ke Waigeo Utara agar Pasokan BBM disuplay ke masyarakat, mengingat saat ini jelang hari raya natal. 

"MRP sebagai jaminan agar Suplay BBM terlayani bagi masyarakat di Waigeo Utara. Puji Tuhan, akhirnya Kapal Pengangkut BBM dari Pertamina Depot Sorong sudah bergerak menuju Kabare Waigeo Utara pada pukul 19.00 WIT Rabu malam dan sudah tiba sana siang ini pukul 11.00 Wit,"tutur Thebu saat konfirmasi, Kamis (9/12/2021). 

Lebih jauh Thebu mengungkap dirinya belum mengetahui secara rinci masalah yang menghambat suplay BBM ke Waigeo Utara terutama di Distrik Supnin, Mawarbomi dan Distrik Kabare Raja Ampat. 

Dari informasi diterima, kata Thebu bahwa masalah kelangkaan BBM di Waigeo Utara dikarenakan ada pembangunan SPBU di Distrik Kabare. 

Namun usai pembangunan, pemilik SPBU tidak menggenapi janjinya untuk melunasi hak -  hak masyarakat adat, sehingga SPBU tersebut dipalang oleh warga sejak 3 bulan yang lalu. 

Sejak itu, kata dia terjadi kelangkaan pasokan BBM ke di distrik Kabare, Supnin dan Mawarboni. Lebih parahnya lagi, Thebu mengungkap ada oknum - oknum tertentu yang ikut bermain menghambat pasokan BBM kesana.

"Warga melakukan pengaduan kepada Dinas Perindagkop agar mengeluarkan Surat Izin Suplay BBM ke Waigeo Utara namun ada oknum tertentu yang menghentikan surat tersebut. Demikian juga, upaya - upaya yang dilakukan oleh Kepala - Kepala Distrik kepada Bupati Raja Ampat melalui Wakil Bupati namun mengalami jalan buntu karena intervensi Dari oknum tersebut. 

Saya lihat, semacam ada upaya saling lempar pantun "Sebab Akibat". Sebab Palang SPBU akibatnya terjadi kelangkaan BBM," seperti begitu narasinya, tutur Thebu. 

Namun yang menjadi pertanyaan, Kata Thebu adalah siapakah sosok oknum ini sehingga Ia bisa mengintervensi hingga menghentikan surat kadis Perindagkop, atau Sekda. Apakah Ia setara dengan Bupati sehingga kebijakan aparat dibawanya dibatalkan,"tanya Thebu. 

Kepala Badan Urusan Rumah Tangga MRP Papua Barat ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan penyelidikan terkait kasus kelangkaan dan suplay BBM Distrik Waigeo Utara.

Pasalnya, terjadi kelangkaan tersebut telah berdampak terhadap harga BBM terlampau mahal di Waigeo Utara selama kurung waktu tiga bulan belakangan ini. 

Permainan ini, jelas melawan kebijakan  satu harga program Bapak Presiden Jokowi. Praktik ini diduga sengaja dimainkan agar meraup keuntungan dengan memanfaatkan kewenangan tertentu. 

"Saya kuatirkan jangan - jangan  pemilik SPBU di Raja Ampat adalah para pejabat, sehingga mereka bisa menghentikan Suplay BBM ke masyarakat. Kalau pejabat sudah terlibat dalam bisnis maka dia bisa buat apa saja termasuk menghentikan suplay BBM. 

Kami mendesak masalah ini perlu diselidiki terkait praktik - praktik kotor bisnis BBM dan permainan SPBU di Raja Ampat. 

Anggota MRP utusan masyarakat adat  ini berharap para pemimpin harus berani. Kalau mau jadi pejabat, tidak usah jadi pedagang lagi nanti rakyat bisa jadi Korban. 

Saya harap Pemda Raja Ampat harus selektif keluarkan rekomendasi kepada Pengusaha - Pengusaha yang mengelola usaha vital seperti BBM. Tujuannya agar jangan sampai masyarakat jadi korban seperti ini,"pungkasnya.


Berita Terkait