MRP PB Usulkan 5 Masalah Urgent Saat Pertemuan Dengan Kemendagri dan Bappenas Terkait Inpres No. 9 Tahun 2020

Oleh Redaksi

15 December 2021 12:12 1390 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren usai Pertemuan Dengan Tenaga Ahli dari Bappenas dan Kemendagri di Kantor MRP Papua Barat, Selasa (14/12/2021). ''

Manokwari, arfaknews - Tenaga Ahli Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) dan Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negri gelar pertemuan dengan MRP Papua Barat dalam rangka Implementasi Inpres Nomor  9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang akan dimulai pada 2022 mendatang. 

Dalam pertemuan itu, Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren mengusulkan sejumlah hal urgent yang mesti dipertimbangkan Pemerintah Pusat ditengah implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 

Mewakili masyarakat adat di Papua Barat kami sampaikan terima kasih kepada staf Bappenas dan Mendagri yang telah berkunjung ke Papua Barat lakukan pertemuan dangan stekholder termasuk dengan MRP Papua Barat dalam rangka Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

Ada 5 hal yang menjadi pokok penting usulan MRP yang harus menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat, ditengah implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Otsus Papua. 

5 pokok pikiran ini, kata Maksi pihaknya sudah mengusulkan kepada Dr. Velix Vernando Wanggai, Direktur Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tiga bulan lalu. 

Pertama, MRP mengusulkan agar pemerintah pusat menjelaskan secara rinci, keterlibatan lembaga adat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terkait implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

Menurutnya, komponen adat yang dimaksud harus jelas. Apakah MRP atau lembaga adat yang mana. Jangan sampai nomenklatur "lembaga adat" menimbulkan konflik antar lembaga adat di Papua. 

Seharusnya, MRP dipercayakan terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus. Pasalnya, MRP merupakan Lembaga representatif dari elemen masyarakat adat Papua, agama dan perempuan Papua.

Kedua, Maksi menyebut dalam rangka Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 telah dibentuk Tim yang diketuai oleh Wakil Presiden RI dengan melibatkan seluruh kementerian ditambah keterwakilan Pemprov Papua dan Papua Barat serta unsur Masyarakat Adat Papua (Papua Barat). 

Pekan lalu kata Maksi, MRP telah berkordinasi dangan Mendagri dan Menkopolhukam sekaligus mengusulkan nama - nama masyarakat adat sebagai calon kandidat yang akan mewakili Provinsi Papua Barat dalam Tim Percepatan Pembangunan Papua yang diketuai oleh wakil presiden.

"Kami (MRP) harap orang - orang yang diusulkan mewakili Papua Barat dalam Tim Percepatan Pembangunan Papua harus berasal dari wilayah adat Doberai dan Bomberai,"tegasnya.

Ketiga, MRP juga mengusulkan beberapa nama - nama yang dinilai perlu dipertimbangkan oleh Presiden RI untuk menduduki jabatan karateker gubernur di bulan Juni 2022 hingga pemilu 2024 mendatang.

Kami menilai ada durasi waktu sekitar  2 tahun 7 bulan yang akan diisi oleh Penjabat Karateker Gubernur hingga pelaksanaan Pemilu 2024. 

Dalam durasi ini, harusnya diisi oleh seorang pejabat Gubernur definitif karena ada kebijakan - kebijakan strategis Percepatan Pembangunan Papua sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan atau pelaksanaan i implementasi Otonomi Khusus berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. 

Atas dasar pertimbangan itu, kami usulkan Jabatan Gubernur Papua Barat, Kepemimpinan Bapak Gubernur Drs. Dominggus Mandacan diperpanjang hingga 2023. 

Dan atau opsi kedua, Maksi meminta Mendagri memperhatikan anak - anak Papua yang memiliki janjang Karir dan kepangkatan yang dianggap memenuhi kriteria berdasarkan pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait pengangkatan Penjabat gubernur dan wakil gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. 

Maka sesuai dengan undang - undang tersebut kami usulkan beberapa nama anak - anak Papua yang dianggap memenuhi syarat, yakni Bapak Nathaniel Mandacan, Dance Flasy agar diangkat sebagai Penjabat Karateker Gubernur Papua Barat. 

Namun jika kedua nama tersebut tak diakomodir, maka kami minta Penjabat Karateker Gubernur Papua Barat harus berasal dari instansi Kemendagri. Bukan berasal dari Instansi lain seperti TNI/Polri atau kementerian lainnya. 

Hal itu menurut Maksi karena perencanaan Pembangunan Papua sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua agar berjalan sesuai arah kebijakan strategis Pembangunan Nasional. 

Disisi lain, jika Pemerintah Pusat mengangkat Panjabat Karateker Gubernur yang tidak mengetahui karakteristik kebudayaan dan dinamika sosial pembangunan di Papua Barat, maka sangat berdampak terhadap penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Papua Barat. 

Keempat, Maksi mengusulkan agar Pemerintah Pusat memberikan ruang kepada anak - anak Papua untuk menduduki jabatan strategis dalam birokrasi. 

Pejabat Sekda Papua Barat saat ini akan purna tugas, karena itu kami usulkan agar pemerintah pusat perlu memberikan ruang kepada anak - anak Papua yang telah memenuhi syarat agar dipromosikan pada jabatan tersebut. 

MRP usulkan agar Bapak Lasarus Indou, dipertimbangkan untuk dipromosikan menjadi Sekda Papua Barat, sebab telah memenuhi kriteria sesuai jabatan dan kepangkatan berdasarkan peraturan perundang - undangan. 

Dan kelima, Maksi menyebut terkait keterlibatan Pengusaha (Kontraktor Papua) dalam proyek - proyek skala Nasional di Papua Barat. 

Kalau Jakarta bilang, Pemerintah sudah bangun jalan trans Papua, Bangun infrastruktur yang sangat banyak di Papua, namun pertanyaan kami hanya sederhana saja yakni Proyek tersebut dikerjakan oleh orang mana. 

Kalau orang dari luar Papua sama saja, kata sejahtera jauh dari harapan. Orang papua tetap jadi penonton. Orang Papua jadi penonton lihat orang dari luar Papua, kerja jalan, kerja Jembatan dan infratruktur di atas tanah mereka. Hal - hal ini akan memicu kecemburuan sosial dan berpotensi konflik melalui aksi palang memalang, pembayaran ganti rugi atau konfrontasi. 

Kami usulkan agar anak - anak Papua juga dilibatkan dalam proyek - proyek multinasional di Papua Barat termasuk investasi - investasi skala besar di Papua. 

Langkah itu, sebagai bentuk implementasi nyata dari Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan Pembangunan Papua serta Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa di Papua (Papua Barat).

 Saya harap, para Pembantu Presiden lebih bijak dalam mengimplementasikan maksud dari Bapak Presiden Jokowi.

Bapak Presiden Jokowi punya hati untuk membangun Papua lebih adil dan sejahtera, karena itu perlu pendekatan yang bukan hanya menyentuh infrastruktur tetapi menyentuh hati dengan memberikan kepercayaan bahwa anak - anak Papua juga mampu mengerjakan proyek diatas puluhan hingga ratusan milyar.

Jangan sampai slogan "NKRI Harga Mati" berubah menjadi slogan "NKRI Mati Harga", sebab semua harga yang hendak dipertahankan orang Papua telah dikuasai oleh orang luar Papua. 

MRP Papua Barat harapkan, Negara harus membangun kepercayaan kepada anak - anak Papua dengan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menata daerah mereka dalam kerangka NKRI. 


Berita Terkait