DPRD, Pemda Raja Ampat Dan MRP Bentuk Tim Selesaikan Tapal Batas Di Pulau Sain Piyai Raja Ampat

Oleh Jems Aisoki

16 December 2021 11:12 1000 VIew

''MRP Papua Barat utusan Masyarakat Adat Raja Ampat, Yulianus Thebu,S.Si., M.Si dan MRP Utusan Perempuan Raja Ampat, Christin Ayelo,SH gelar rapat Hearing bersama Pemda Raja Ampat dan DPRD Raja Ampat di Gedung DPRD Raja Ampat, Selasa (14/12/2021) ''

Manokwari, arfaknews - MRP Papua Barat dan DPRD Raja Ampat bersama pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat telah bersepakat penyelesaian masalah tapal batas administratif di Kabupaten Raja Ampat. 

"MRP utusan adat Raja Ampat, Saya (Yulianus Thebu-red) dan MRP utusan Perempuan Raja Ampat Christin Ayelo gelar hearing bersama DPRD dan Pemda Raja Ampat telah bersepakat membentuk tim kolaborasi penyelesaian tapal batas administratif Kabupaten Raja Ampat baik batas wilayah dengan Provinsi Halmahera Utara maupun batas wilayah dengan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong," Kata Anggota MRP Papua Barat, Yulianus Thebu saat dihubungi via seluler,  Selasa (14/ 12/2021). 

Thebu menerangkan rapat yang digelar bersama DPRD  dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat telah membentukan tim induk di tingkat Pemda Raja Ampat melibatkan Pemda, DPRD Raja Ampat dan MRP Perwakilan Raja Ampat. 

Tim ini, kata dia bertugas menangani dan menyelesaikan masalah tapal batas administrasi Raja Ampat secara umum baik sengketa tapal batas Raja Ampat dengan Kota Sorong, Kabupaten Sorong di Pulau Salawati Tengah dan penyelesaian sengketa tapal batas Pemda Raja Ampat ( Pemprov Papua Barat) dengan Pemkab Halmahera Utara Provinsi Halmahera Utara di Pulau Sain Piyai. 

Kami usulkan agar dibentuk pula panitia lokal di tingkat Kampung untuk menyiapkan hal - hal teknis di lapangan. Diberikan kepercayaan kepada Dewan Adat untuk membentuk Panitia lokal di tingkat Kampung penyelesaian tapal batas Pulau Sain Piyai. 

Lebih lanjut, kata Thebu Panitia sudah lakukan persiapan  dari bulan desember 2021 dengan melakukan rapat bersama  dewan Adat dan stekholder di daerah, dan persiapan teknis lainnya. 

Rencananya, pada Januari 2022 dilakukan peletakan dan peresmian batas adat dengan penanaman patok adat di Pulau Sain Piyai yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Papua Barat, perwakilan dari Halmahera Utara dan perwakilan dari Kemendagri. 

Lebih lanjut, Thebu mengungkap masalah tapal batas Pemprov Papua Barat dengan Pemprov Halmahera Utara sudah disengketakan dari Tahun 2010. 

Status Pulau Sain Piyai diklaim Pemprov Halmahera Utara atas karena saat pemekaran Pemprov Papua Barat, Peta tata ruang Papua Barat tidak mengkover kedua Pulau tersebut. 

Namun jika dilihat dari jarak, Pulau tersebut lebih dekat ke Raja Ampat ketimbang ke Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Utara. Disisi lain, masyarakat adat Raja Ampat klaim pulau tersebut masuk dalam batas adat namun belum dikover dalam batas administratif Pemprov Papua Barat.

Berdasarkan surat Gubernur Papua Barat kepada Kemendagri tertanggal 23 Agustus 2021 meminta Kemendagri meninjau kembali status tapal batas Pemprov Papua Barat dan Halmahera Utara di Pulau Sain Piyai. 

Atas dasar itu, kami MRP utusan Raja Ampat lakukan komunikasi dengan dirjen Bina Kawasan Kemendagri pada bulan lalu, dan hasil komunikasi disebutkan bahwa status tapal batas Pemprov Papua Barat dan Halmahera Utara di Pulau Sain Piyai belum jelas secara administrasi, akan ditinjau kembali pada Tahun 2022 mendatang. 

Selain itu, dipaparkan pula hasil kerja Pemda Raja Ampat berkordinasi dengan Pemda Halmahera Utara telah mendapat titik temu, bahwa status Pulau tersebut masih belum jelas. 
 
Karena itu, kami MRP bersama DPRD Raja Ampat berharap Bapak Gubernur Dominggus Mandacan selesaikan masalah tersebut sebelum turun dari masa jabatan. Itu harapan masyarakat Adat Raja Ampat. 

Hasil hearing dengan DPRD Pemda Raja Ampat dan MRP utusan Raja Ampat, kami telah sepakat mendukung Gubernur Papua Barat untuk selesaikan masalah tersebut baik secara administratif maupun secara adat. 

"Kita sudah bentuk Tim kolaborasi antara Pemda Raja Ampat, DPRD dan MRP Utusan Raja Ampat untuk mendukung Bapak Gubernur Drs. Dominggus Mandacan dalam upaya menyelesaikan masalah tapal batas di Raja Ampat," bebernya. 

"Januari 2022, kita sudah eksekusi penanaman patok adat atas Pulau Sayang (Sain Piyai) " tukasnya. 


Berita Terkait