JDP Desak Jokowi Gelar Dialog Akhiri Konflik Di Tanah Papua

Oleh Redaksi

25 February 2022 14:11 1137 VIew

''Juru Bicara JDP, Yan Ch. Warinussy, SH''

Manokwari, arfaknews - Jaringan Damai Papua mendesak Presiden Jokowi gelar dialog Jakarta Papua guna menyelesaikan konflik di Tanah Papua

Juru Bicara JDP, Yan Ch. Warinussy, SH menerangkan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2004 hingga 2006 mengenai konflik di Tanah Papua.

Kemudian pada tahun 2008 LIPI ditugaskan oleh pemerintah Indonesia membuat Papua Road Map atau Peta Jalan Model Penyelesaian Konflik di Tanah Papua. Lalu disimpulkan bahwa ada 4 (empat) akar masalah, yaitu pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang Asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massa ke Papua sejak tahun 1970 sehingga untuk menjawab masalah ini, kebijakan afirmatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. 

Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung. 

Ketiga, kontradiksi sejarah dan kontruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh. 

Keempat, pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi diantara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama Korban, keluarganya dan warga negara Indonesia di Papua secara umum. 

Menurutnya, ada catatan bahwa keempat isu dan agenda tersebut diatas dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang. 

Kini memasuki tahun 2022, usia berlakunya UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua akan memasuki usia ke 21 Tahun. Maka Jaringan Damai Papua (JDP) dengan bertolak dari Papua Road Map tersebut berpandangan bahwa hendaknya kebijakan bagi upaya menyelesaikan konflik di Tanah Papua oleh pemerintah Pusat Indonesia tidak boleh dilakukan secara parsial dan hanya berfokus pada pembangunan kesejahteraan semata sebab akar konflik sudah jelas, sehingga tidak bisa melakukan pembangunan kesejahteraan dengan sadar tanpa mau menyentuh penyelesaian konflik bersenjata yang terus berlangsung di wilayah Ilaga, Puncak, Kiwirok, Nduga dan Oksibil serta Kisor-Maybrat. 

Tidak bisa melakukan pembangunan kesejahteraan saja tanpa melihat soal dukungan dan bantuan pangan, sandang dan kesehatan bagi para pengungsi mayoritas orang Asli Papua di Nduga, Wamena, Ilaga, Kiwirok dan Maybrat. Tidak bisa melakukan pembangunan kesejahteraan tanpa pula melihat pertikaian bersenjata yang terus terjadi antara aparat TNI dan Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) di wilayah pegunungan tengah Papua hingga Maybrat, Papua Barat. 

JDP ingin memberi catatan kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera menyadari bahwa persoalan Papua adalah bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan masalah marginalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massal ke Papua sejak tahun 1970. 

Banyak potensi tanah, hutan dan sumber daya alam yang awalnya menjadi hak masyarakat adat Papua, tapi kini dikuasai dan dikelola oleh orang non Papua bahkan ada kecenderungan "intervensi" oknum aparat keamanan yang senantiasa mengakibatkan orang asli Papua berada pada posisi termarjinalkan secara ekonomi dan politik. Kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Banyak fakta membuktikan bahwa mama-mama Papua tidak memiliki akses yang penting dalam mekanisme pasar yang ada di wilayah perkotaan Papua. Mereka hanya bisa berjualan dengan cara menebar barang dagangannya di atas emperen toko atau kios milik warga masyarakat pendatang/non Papua asal Bugis Buton Makassar (BBM). 

Disisi lain, kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta tidak bisa disangkal sebagai masalah penting pula, karena negara secara sadar "mengakuinya" sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf e dari UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Indonesia di Tanah Papua menjadi soal urgen dan mendesak yang semestinya dibijaki untuk diselesaikan secara bermartabat. Untuk itulah, selaku Juru bicara JDP saya menyuarakan pandangan kami (JDP) bahwa pendekatan pembangunan kesejahteraan tidak bisa dilihat terpisah dan dilakukan dengan menafikan upaya menyentuh penerapan kebijakan afirmatif rekognisi guna pemberdayaan orang asli Papua. Artinya jika ada upaya pemberian prioritas bagi orang Asli Papua untuk diterima dalam sejumlah sektor kerja seperti aparat polisi dan jaksa serta hakim maupun pengusaha asli Papua. Lalu pada saat yang sama juga ada kebijakan untuk kaum non Papua dengan alasan Lahir Besar Papua (Labepa). Ini tentu akan berimplikasi pada "pengurangan" kuota OAP yang juga bisa berujung pada aksi bakar ban di jalan raya di kota-kota besar di Tanah Papua. 

Afirmatif rekognisi justru bertujuan positif untuk memberi kesempatan pertama dan utama bagi OAP untuk mengejar ketertinggalannya dahulu. Demikian juga dengan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua menjadi sesuatu yang urgen dan mendesak demi kesejahteraan OAP. 

Kemudian dialog seperti yang pernah dilakukan di Aceh menjadi lebih sesuatu yang urgen dan mendesak untuk dilaksanakan di Tanah Papua dewasa ini. Demi mengakhiri konflik bersenjata yang terus terjadi jadi di wilayah Pegunungan tengah Papua.

Demiliterisasi menjadi urgen untuk dilakukan di seluruh Tanah Papua saat ini. Model pendekatan keamanan yang terus menerus menghadapkan Anasir kekerasan bersenjata dengan rakyat Papua mesti diakhiri sejajar sekarang ini. Sebaliknya, mengedepankan dialog damai mesti menjadi pilihan guna mendorong penyelesaian atas persoalan kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. 

Pada akhirnya jalan rekonsiliasi antara pengadilan HAM dan pengungkapan kebenaran menjadi pilihan penting dan berdasar hukum yang semestinya ditempuh dalam mendorong pertanggungjawaban negara atas kekerasan yang berimplikasi pelanggaran HAM di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Tanah Papua yang terus menjadi "luka lama" yang sangat mempengaruhi pola hubungan sosial antara negara dengan rakyat di Tanah Papua hingga dewasa ini.

Jaringan Damai Papua (JDP) telah mendokumentasikan indikator Papua Tanah Damai versi Masyarakat Papua. Itu dihasilkan dari sejumlah pertemuan berbentuk diskusi terfokus antar tahun 2010 hingga 2014. Di dalamnya dari perspektif politik antara lain ditemukan indikator seperti Orang Asli Papua mempunyai rasa aman tenteram di atas tanahnya sendiri. Juga Orang Asli Papua selalu dilibatkan dalam kesepakatan - kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan rakyat Papua. Serta dialog digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah. 

Sedangkan masalah yang ditemukan diantaranya, kebijakan tentang Papua yang ditetap secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat. Kebijakan otonomi khusus (Otsus) merupakan kompromi politik, tapi bukan hasil kesepakatan rakyat dan pemerintah Indonesia.  Menghadapi fakta seperti itu dan dikaitkan dengan situasi saat ini, dimana negara dengan menggunakan dasar UU RI No.2 Tahun 2021 hendak mendesak dilakukan nya pemekaran  sejumlah calon daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua. Baik di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat adalah suatu "kecelakaan politik". 

Atas nama JDP selaku Juru Bicara, saya meminta perhatian Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya agar segera membuka penyelengaraan Dialog Papua-Jakarta dengan rakyat Papua. Termasuk memberi akses bagi kelompok-kelompok resisten seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL), West Papua National Authority (WPNA), dan kaum diaspora Papua di luar Indonesia serta Dewan Adat Papua (DAP) untuk terlibat dalam dialog tersebut. Keterlibatan semua komponen tersebut penting demi terbangunnya kepercayaan dan kedamaian diatas Tanah Papua.

Saya mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk tidak terlalu cepat mengkhawatirkan hasil dari dialog Jakarta-Papua tersebut. Tetapi sangat baik memulai langkah awal dialog dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal dengan para pemimpin Papua dari komponen-komponen tersebut diatas lebih dahulu. 

Disinilah pentingnya dilakukan 2 (dua) langkah yaitu  pertama, Presiden segera menunjuk seorang tokoh kunci dialog Papua-Jakarta. 

Kedua, menetapkan dilakukannya Jedah Kemanusiaan di seluruh wilayah konflik bersenjata demi membuka akses bagi pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat Papua yang tidak berada pada posisi resisten terhadap pemerintah dan pihak manapun. JDP sangat yakin bahwa dialog Papua-Jakarta akan mengakhiri segera seluruh perbedaan pendapat yang menjadi sumber konflik berkepanjangan selama lebih dari 50 tahun diatas Tanah Papua.


Berita Terkait