Alasan Kongkrit Aliansi Suarakan Aspirasi Perpanjangan Masa Bakti Gubernur Papua Barat Hingga 2023

Oleh Redaksi

25 February 2022 19:12 1004 VIew

''Foto Aliansi masyarakat Nusantara Peduli Hak Konstitusi Papua Barat''

Manokwari, arfaknews - Dua Tahun masa transisi kepemimpinan Gubernur di Provinsi Papua Barat telah menarik perhatian dari berbagai kalangan karena penjabat Pelaksana Tugas Gubernur akan menjabat sejak Mei 2022 hingga November 2024 mendatang.

Sejak 14 Februari 2022 kemarin, aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Konstitusi Papua Barat melakukan  demonstrasi sekaligus menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPD RI saat kunjungan kerja di Manokwari Papua Barat.

Mereka mendesak Presiden RI untuk perpanjangan masa jabatan Gubernur Papua Barat hingga tahun 2023 mendatang pasalnya Tanah Papua memiliki sejumlah masalah krusial yang perlu perlu ditangani oleh seorang Gubernur definitif, bukan karateker.

"Pejabat Gubernur adalah jabatan politik. Sementara karateker adalah seorang ASN. Kalau karateker itu hanya menjabat selama 3 bulan atau 6 bulan, maka sah - sah saja, tetapi kalau lebih dari itu bahkan lebih dari 2 Tahun, kami nilai sangat menciderai hak konstitusional masyarakat. Sebab jabatan Gubernur adalah jabatan Politik bukan jabatan struktural seorang ASN,"kata Kordinator aksi Ronald Mambieuw menanggapi pernyataan salah satu praktisi hukum di Manokwari, Jumaat (25/2/2022). 

Menurut Ronald, dalam kurung waktu 2022, 2023 dan 2024 ada sejumlah agenda strategis negara yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Mulai dari keberlanjutan Otsus melalui UU nomor 2 tahun 2021, pembentukan badan Otsus maupun masalah kontra persepsi terkait Pemekaran DOB Papua Barat.

"Bagian itu yang menjadi kekuatiran kami sehingga aliansi masyarakat nusantara gelar aksi sampaikan aspirasi agar masa bakti Gubernur Papua Barat diperpanjang hingga 2023," ujarnya.

Ronald menambahkan, dukungan perpanjangan masa bakti Gubernur Papua Barat hingga tahun 2023 bukan semata - mata karena Gubernur dijabat Bapak Gubernur Mandacan, melainkan kegelisahan masyarakat  Papua Barat terkait kekosongan Pejabat Gubernur definitif selama kurung waktu 2 tahun.

Dalam kurung waktu itu, seorang penjabat Gubernur atau karateker akan melaksanakan tugas rutinitas, dan tidak dapat mengambil langkah - langkah lebih sebagai seorang pejabat politik atau definitif. Karana itu, kami mendukung agar Bapak Gubernur Dominggus Mandacan agar diperpanjang masa bakti hingga tahun 2023.

Sedangkan persoalan Pilkada 2024 adalah masalah lain yang dibahas dalam konteks yang lain. Tidak perlu disangkutpautkan dengan aspirasi perpanjangan masa bakti Gubernur Papua Barat.

Penyampaian aspirasi kan wajar - wajar saja negara mau dengar atau tidak, tergantung Negara sebagai pemegang keputusan. Karana itu, kami minta para praktisi hukum untuk tidak hanya melihat sebuah masalah dari sisi semata, melainkan melihat secara menyeluruh sehingga tidak menjustifikasi bahwa kita menciderai Gubernur.

Di tempat terpisah, Metusalak Awom, SH salah satu Praktisi hukum yang diminta keterangan terkait aspirasi perpanjangan masa bakti Gubernur Papua Barat, menerangkan bahwa penyampaian aspirasi adalah suatu hal yang wajar, sebagai bagian dari kontrol pemerintah.

Sebagai praktisi, saya mengajak semua pihak untuk membuka secara seksama aturan atau regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dalam UU nomor 32 tahun 2004 yang dirubah dalam UU nomor 23 tahun 2014 telah mengatur kewenangan Kepala Daerah maupun pelaksana tugas atau karateker.

Terkait masalah ini, jika melihat interval waktu transisi dari bulan Mei 2022 hingga November 2024 adalah durasi waktu yang sangat panjang. "Durasi waktu selama 2 tahun inipun juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang tugas dan wewenang dari seorang kepala Daerah definitif dan seorang pelaksana tugas kepala daerah atau seorang karateker," ujar dia.

Awom menerangkan, berdasarkan UU nomor 49 tahun 2008, pasal 132 bagian a ayat 1 tentang tugas dan wewenang seorang pelaksana tugas kepala Daerah meliputi 4 hal.

Pertama, seorang Penjabat kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi pegawai negeri. Kedua seorang penjabat kepala daerah tidak boleh membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh kepala Daerah definitif sebelumnya. Ketiga, seorang penjabat tidak boleh membuat kebijakan pemekaran daerah.

Dan keempat, seorang Penjabat karateker tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat definitif sebelumnya.

Berdasarkan batasan kewenangan itu, maka seorang penjabat Gubernur tidak boleh membuat kebijakan, menaikan atau menurunkan, melakukan pergeseran, perubahan APBD yang sudah ditetapkan  oleh pemerintah sebelumnya.

Penjabat karateker akan berulang - ulang menetapkannya sesuai dengan kewenangan yang ada. Maka wajib dipertanyakan nasib daerah ini, dikemanakan selama durasi waktu 2 tahun ini.

Sama saja, terjadi kevakuman karana hanya melaksanakan program rutinitas tetapi tidak melakukan suatu keputusan politik atau kebijakan daerah yang memberikan perubahan dan langkah maju dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan kemasyarakatan dalam kurung waktu dua tahun masa transisi ini.

Disisi lain, perlu diingat juga bahwa dalam pasal 2  UU Nomor 49 tersebut menyatakan bahwa hal - hal seperti tadi bisa dilakukan  atas persetujuan departemen dalam negeri.

Karena itu, kami harap Departemen dalam negeri bisa konsisten dengan kebijakan yang dibuat atau keputusan yang dikeluarkan agar tidak mengesampingkan peraturan - peraturan sebelumnya agar tidak mengorbankan masyarakat.

Hari ini, kata Awom dalam kasat mata kita melihat apa yang menjadi harapan dari pemerintah untuk bisa memberikan durasi waktu 2 tahun dijabat oleh seorang karateker atau pelaksana tugas mulai dari 2022 - 2024.

Saya melihat, dari sisi hukum tidak menganut azas kepastian sebab memiliki durasi waktu cukup lama.

Khusus Papua dalam konteks UU Nomor 21 tahun 2001 melalui Perubahan UU nomor 2 tahun 2021 dengan penambahan regulasi dan peningkatan anggaran dari 2 persen total DAU menjadi 2,24 persen.

Saat ini, pemimpin definitif belum menyediakan regulasi khusus mengenai penggunaan anggaran dana otsus 2,24 persen tersebut. Terus, terjadi transisi selama 2 tahun ini maka akan diatur oleh siapa?. Karana itu, saya pikir perlu bagian ini ditimbang secara baik agar tidak menjadikan masyarakat sebagai percobaan tetapi pemerintah harus memberikan kepastian terutama dalam hal pelayanan publik.

Terkait dengan  aspirasi yang kemarin disampaikan oleh aliansi masyarakat peduli Konstitusi Papua Barat, kata Awom baiknya dipertimbangkan oleh Departemen Dalam Negeri secara baik, entah itu perpanjangan masa jabatan Gubernur atau pengangkatan karateker.

Kami harap ada kebijakan yang menimbang secara menyeluruh terutama karakteristik pembangunan di Tanah Papua agar tidak mengorbankan masyarakat.


Berita Terkait