Dewan Adat Dataran Isim Desak Pemprov Papua Barat Tidak Perpanjang Izin PT. Mega Pura Mamberamo Bangun

Oleh Redaksi

02 April 2022 20:12 898 VIew

''Matias Iba, Ketua Dewan Adat Suku Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan''

Manokwari, arfaknews - Masyarakat di Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak perpanjang izin Kontrak PT. Mega Pura Mamberamo Bangun. 

"Kami mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tidak perpanjang Izin Usaha Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Megapura Mamberamo Bangun, pada bulan Mei besok,"kata Matias Iba, Ketua Dewan Adat Suku Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan, Kamis kemarin (31/3/2022). 

Pasalnya Perusahan mulai beroperasi (HPH) pada tahun 1987 hingga saat ini namun tidak ada dampak perubahan bagi masyarakat di daerah tersebut, bahkan masyarakat pemilik hak ulayat dilarang mengambil kayu di atas area yang dikuasai Perusahan,"tuturnya.

Selain itu, Ketua Dewan Adat Suku ini juga meminta MRP Papua Barat untuk melakukan pengecekan langsung dan mendengar secara langsung keluhan dari Masyarakat Adat di Dataran Isim dan distrik Nenei guna mendengar keluhan masyarakat terkait hak - hak mereka. 

"Kami Di Dataran Isim menolak perpanjangan perusahaan lagi, supaya kayu milik masyarakat sendiri. Kita punya kayu, tapi kita tidak bisa kasih keluar karena Perusahan larang," tutur dia. 

Saya usul kepada ketua MRP Papua Barat. Saya undang Ketua MRP untuk kita bicara. Masyarakat punya kayu, tapi masyarakat tidak bawa, kalau masyarakat mau berkelahi nanti aparat turun tangan,"kata Dia.
 
Iba menjelaskan, selama perusahan beroperasi di area tersebut tidak memberdayakan masyarakat adat. 

Perusahan ambil kayu saja, tapi mereka tidak perhatikan masyarakat. Kita sudah mengelu bahkan sudah demo ke pemerintah tapi tidak pernah ditanggapi. Harapan kita, pemerintah Provinsi Papua Barat tidak perpanjang izin perusahaan untuk mengambil kayu lagi di daerah kami,"harapnya.


Berita Terkait