Ketua MRP Desak Pemprov Papua Barat Tidak Perpanjang Izin PT. Megapura Mamberamo Bangun Di Manokwari Selatan

Oleh Redaksi

03 April 2022 14:12 1128 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren, SE saat dijumpai media ini di Manokwari Selatan, Kamis (31/3/2022) ''

Manokwari Selatan, arfaknews - Ketua MRP Papua Barat mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak perpanjang Izin PT. Megapura Mamberamo Bangun di Distrik Tahota dan Distrik Isim Kabupaten Manokwari Selatan. 

"Kami dapat laporan dari masyarakat di distrik Tahota dan Isim tentang masalah Kayu. Masyarakat tidak bisa mengambil kayu keluar dari hutan, walaupun kayu tersebut milik mereka," Kata Maksi Nelson Ahoren saat pembukaan penjaringan aspirasi tahap I di Manokwari Selatan, Kamis 31 Maret 2022.

Ketua MRP Papua Barat ini mengungkap Kontrak Perusahan Megapura Mamberamo Bangun akan berakhir pada bulan Mei 2022 kerena itu dia mendesak Pemprov Papua Barat tidak perpanjang izin perusahaan tersebut lagi. 

Saya berharap pemerintah Provinsi Papua Barat tidak perpanjang kontrak perusahaan kayu lagi di Distrik Tahota dan Distrik Isim Kabupaten Manokwari Selatan. Sebab Perusahaan  PT. Megapura Mamberamo Bangun telah beroperasi sejak 1987 hingga 2022 namun tidak ada manfaat bagi masyarakat pemilik hak ulayat. 

"Sekitar 35 tahun perusahan mengambil ratusan hingga ribuan kubik kayu dari distrik Isim dan Tahota namun masyarakat pemilik hak ulayat masih jauh dari kata sejahtera,"bebernya.

"Saya minta kepada pihak - pihak terkait untuk tidak perpanjang izin operasi Perusahan PT. Megapura Mamberamo Bangun di Daerah Tahota dan Isim lagi, biar masyarakat sendiri kelola hak - hak mereka agar mereka sendiri menerima manfaatnya,"tegas Ahoren. 

Ketua MRP juga meminta Gubernur Papua Barat segera menerbitkan Pergub terkait hak - hak masyarakat adat. 

MRP dorong agar  diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang bisa melindungi hak - hak  masyarakat di Papua Barat. Sebab, sejauh ini belum ada Pergub yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan bagi hak - hak masyarakat adat. Salah satunya adalah masalah Kayu Distrik Isim dan Tahota, masyarakat tidak bisa keluarkan kayu dari daerah tersebut karena wilayah itu sudah masuk dalam area konsensi Perusahaan.

Mereka punya kayu tapi tidak bisa dikeluarkan dari daerah yang telah dikuasai oleh perusahaan. Kayu ini sudah dipolice line, karena itu kami MRP berupaya cari jalan keluar agar masyarakat punya kayu yang sudah tinggal bertahun - tahun di sana bisa dikeluarkan,"terangnya.

Disisi lain, Ketua MRP Papua Barat ini juga mengungkap jalan trans Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Wondama, Teluk Bintuni dan Pegaf di daerah Tahota dan Nenei Manokwari Selatan cukup sulit diperbaiki karena akses perusahaan di wilayah tersebut. 

Kami lihat masalah jalan di Distrik Nenei dan Isim bertahun - tahun seperti itu saja, berlumpur dan rusak. Saya berharap di tahun ini pemerintah segera mengambil langkah cepat memperbaiki jalan trans Provinsi tersebut. 

Maksi mengakui salah satu faktor yang ikut menghambat perbaikan jalan di Distrik Tahota dan Isim karena aktivitas logging dari perusahaan kayu sehingga berdampak pada akses jalan. 

Saya berharap kalau bisa pemprov Papua Barat selesaikan masalah jalan tersebut  di tahun ini. Kami juga akan berkordinasi dengan Balai Jalan Nasional XVII Papua Barat untuk membantu menyelesaikan masalah jalan Tahota dan Isim"tukasnya.


Berita Terkait