Kuasa Hukum DNH dan Ketua MRP Bakal Polisikan Direktur LBH Gerimis Jika Tak Klarifikasi Berita

Oleh Redaksi

05 April 2022 09:09 1766 VIew

''Yohanis Akwan, SH kuasa Hukum DNH ''

Manokwari,  arfaknews - Kuasa Hukum DNH dan Ketua MRP Papua Barat beri deatline waktu 2 x 24 Jam kepada  Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH GERIMIS)  Yoseph Titirlolobi, untuk mengklarifikasi berita terkait tudingan Ketua MRP segel ruangan Kasubag Anggaran. 

Yohanes Akwan,SH selaku kuasa Hukum DNH menilai pernyataan yang dilontarkan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH GERIMIS)  Yoseph Titirlolobi, SH sangat tendensius dan terkesan menyerang pribadi DNH dan Ketua MRP Papua Barat. 

"Dilihat dari judul pemberitaannya saja, terlalu tendensius menyerang pribadi Ketua MRP dan menyerang klien saya, DNH,"Kata Yohanes Akwan kepada media ini, Selasa (5/4/2022). 

Yohanes menjelaskan tudingan dugaan kekeluargaan (nepotisme) yang dilontarkan oleh Yoseph sama sekali tidak berdasar. 

Saya kira tidak ada batasan dalam aturan mengenai kekeluargaan menduduki jabatan - jabatan tertentu dalam birokrasi apabila memenuhi syarat. DNH itu aparatur sipil negara dan dia berhak untuk menduduki posisi apapun di birokrasi. 

Seorang ASN tentu memahami posisi - posisi dia dalam hal dasar administrasi surat - menyurat. Sementara tudingan bahwa Ketua MRP lakukan kolusi untuk mengamankan ponakannya adalah fitnah.

Kami sayangkan pernyataan dari pihak - pihak yang hendak merongrong internal dari Majelis Rakyat Papua. Mereka - mereka itu memiliki kepentingan jabatan dalam MRP namun karena tidak dijawab sehingga mereka mencoba memainkan isu - isu tertentu yang berdampak pada fitnah. 

Sebagai kuasa hukum, sekali lagi kami mengingatkan para pihak yang menuding bahwa ketua MRP melakukan perbuatan melawan hukum untuk segera mengklarifikasi sebelum kami mengambil langkah hukum. 

Secara administrasi ASN yang dimutasikan sebenarnya telah memiliki kelengkapan dokumen baik secara  formil dan materil. Dan jika ada pihak - pihak yang merasa dokumen dipalsukan, silahkan anda gugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

Kalau ada yang salah dan anda rasa dokumen palsu, maka silahkan buktikan di TUN.  Anda harus buktikan bahwa DNH memalsukan dokumen - dokumen ASN agar pernyataan anda benar.  Jangan sebarkan fitnah dengan menggiring opini untuk membunuh karakter  Ketua MRP dan Klien saya, DNH.

Saya meminta kepada semua pihak yang mengadu untuk segera lakukan klarifikasi 2 x 24 jam, apabila tidak menarik pernyataannya di media masa maka langkah hukum dengan membuat laporan polisi akan kami tempuh. 

"Saya berharap kepada semua pihak yang menyerang Ketua MRP dan klien saya untuk segera menarik pernyataannya dari pemberitaan media," Ujar Yohanis lagi. 

Kuasa hukum DNH  menerangkan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti - bukti terkait konflik internal dalam sekretariat MRP.  Kami sudah kumpulkan data - data bahwa ada konflik interest dalam Sekretariat MRP. Persoalan siapa mendapat jabatan apa. 

Dan lagi, adanya indikasi dugaan temuan yang dilakukan oleh oknum - oknum yang selama ini melakukan permainan di MRP. Pengadaan - pengadaan yang tidak direalisasikan termasuk penyalahgunaan kewenangan dalam memalsukan tanda tangan. 

Kami sudah miliki bukti terkait dengan  penyalahgunaan kewenangan, hak - hak anggota MRP yang tidak di bayar, pengadaan aseet - aset MRP yang tidak dilaksanakan. Semua bukti - bukti ini kami sudah kantongi dan akan kami laporkan kepada aparat kepolisian,"tegasnya. 

Yohanes juga meminta kepada para pihak untuk menghentikan manuver - manuver yang tidak jelas terkait dengan konflik kepentingan dalam lembaga MRP. 

Judul berita terkait Dugaan pemalsuan dokumen, Ketua MRP segel ruang Kasubag anggaran di MRP adalah Fitnah. Informasi yang benar adalah, ruangan dipalang oleh keluarga Ketua MRP lantaran ucapan dari salah satu oknum Sekretariat MRP yang menyinggung Pribadi Maksi Ahoren sebagai Ketua MRP. 

Secara garis besar dia menyebut begini,beber Akwan "Ketua MRP itu siapa, saya tidak takut Ketua MRP. Kita sama - sama pegang kain timur, mungkin orang serui, orang biak dan Orang Wondama kalian yang takut Ketua MRP dan kata - kata seterusnya. 

Pernyataan itu dianggap rasis, terkesan menyerang pribadi sehingga keluarga dari Ketua MRP marah dan memalang ruangan tersebut. Mereka bukan marah agar keponakannya menjadi bendahara tetapi marah karena pernyataan rasis tersebut. Jadi jangan giring opini seakan - akan Ketua Segel ruangan karena masalah pemalsuan dokumen seperti yang dituduhkan saudara Yoseph Titirlolobi,"bebernya.

Disamping itu, Direktur YLBH Sisar Matiti ini juga meminta media bersangkutan untuk memperhatikan asas keberimbangan. 

"Saya juga minta kepada media yang meliput pemberitaan tersebut  untuk memperhatikan asas keberimbangan dalam pemberitaan. Harus melaksanakan fungsi cek and balance sehingga dapat menyediakan informasi yang baik dan benar kepada publik,"pintanya.


Berita Terkait