Pemprov Papua Barat bersama Bupati/Walikota Berkomitmen Turunkan Angka Stunting di Masyarakat

Oleh Redaksi

07 April 2022 15:12 1592 VIew

''Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, saat menandatangani komitmen bersama penanganan penurunan Stunting di Papua Barat''

Kaimana, arfaknews - Pemerintah Provinsi Papua Barat, bersama Bupati dan Wali Kota se Provinsi Papua Barat berkomitmen menurunkan angka Stunting di Provinsi Papua Barat.

Komitmen itu sebagaimana ditandatangani dalam Acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan dan  penilaian kinerja stunting Provinsi Papua Barat yang digelar di salah satu Hotel di Kabupaten Kaimana Papua Barat pada tanggal 7 - 8 April 2022 melibatkan stakeholder dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, SH dalam sambutannya menerangkan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawa standar yang ditetapkan pemerintah
melalui Mentri Kesehatan.

Wakil Gubernur mengungkap angka prevelensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil studi status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 24,41 persen, sementara angka Prevalensi Stunting di Papua Barat berada di atas angka nasional yaitu sebesar 26,2 persen atau diperkirakan angka stunting di Papua Barat sebanyak 26.819 anak.

Dari total angka prevalensi Stunting di Papua Barat terdiri dari Kabupaten Fakfak sebesar 26,0 persen atau 2.057 anak, Kabupaten Kaimana sebesar 28,5 persen atau 1.967 anak, Kabupaten Teluk Wondama sebesar 31,0 persen atau 1.353 anak, Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 27,5 persen atau 2.004 anak.

Kabupaten Manokwari sebesar 26,9 persen atau 4.547 anak, Kabupaten Sorong Selatan sebesar  39,6 persen atau 2.225 anak, Kabupaten Sorong sebesar 28,7 persen atau 2.539 anak, Kabupaten Raja Ampat sebesar 31,1 persen atau 1.795 anak.

Kabupaten Tambrauw sebesar 36,6 persen atau 682 anak, Kabupaten Maybrat sebesar 34,5 persen atau 818 anak, Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 28,5 persen atau 689 anak, Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 40,1 persen atau 1.107 anak dan kota Sorong sebesar 19,9 persen atau 5.036 anak.

Angka stunting ini, kata Lakotani menunjukan bahwa adanya masalah dalam manajemen pelayanan penyelenggaraan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai serta belum tepat sasaran prioritas pada  remaja, calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui dan bayi berusia 0 - 59 bulan.

Melihat gejala tersebut maka melalui Perpres nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan  penurunan stunting dan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021 - 2024 sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah - langkah secara kongkrit, holistik dan intergratif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara nasional.

Melalui kebijakan tersebut maka dirumuskan strategi nasional percepatan penurunan stunting meliputi 5 pilar yakni pertama komitmen dan visi pemimpin, kedua komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, ketiga konvergensi spesifik dan intervensi  spesifik dan intervensi sensitif di kementerian lembaga pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/Kota dan pemerintah desa.

Keempat, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, dan kelima penguatan dan pengembangan sistem Data, informasi, riset dan inovasi.

Disisi lain, perlu adanya kelembagaan yaitu pembentukan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) daerah terdiri dari pengarah yang diketuai pimpinan daerah dan pelaksana yang diketuai wakil pimpinan daerah,"ujar Lakotani.

Di samping itu, TPPS juga terdiri dari unsur Pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk Tim penggerak PKK. Khusus untuk TPPS Desa terdiri dari Nakes, (Bidan, Tenaga Gizi, dan Tenaga Kesehatan Lingkungan), Penyuluh Keluarga Berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana; TP - PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan  atau unsur masyarakat lainnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Papua Barat ini meminta Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Papua Barat untuk berkomitmen melaksanakan amanat pemerintah pusat dengan menekan angka stunting di masyarakat.

Saya meminta kepada para pimpinan di daerah untuk berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting di Papua Barat dengan target 13,8 persen pada tahun 2026. Saya juga berharap isu stunting ini menjadi salah satu sasaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sehingga perencanaan dan penganggaran dapat tepat sasaran pada lokus dan persoalan stunting di masing - masing daerah.

"Saya juga berharap agar pelaksanaan evaluasi ini setiap tahun dilaksanakan sehingga dapat mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat," Harap Wakil Gubernur Papua Barat.

Kegiatan ini melibatkan lintas stake holder yang terdiri dari, Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Bupati Kaimana, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Maybrat, Wakil Bupati Manokwari
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Wakil Bupati Teluk Wondama, Wakil Bupati Sorong, Wakil Bupati Sorong Selatan, Wakil Bupati Fakfak, Bappeda Kabupaten Manokwari, Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan, Bappeda Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Bintuni, Bappeda Kabupaten Teluk Wondama, Bappeda Kota Sorong, Bappeda, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Bappeda Kabupaten Maybrat, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Fakfak
Dan Bappeda Kabupaten Raja Ampat.


Berita Terkait