Lambert Jitmau Tidak Mampu Perjuangkan DOB Papua Barat Daya, Gubernur Terima SK dan Tunjuk Ketua Tim Baru

Oleh Redaksi

08 April 2022 01:12 1805 VIew

''Daud Indouw,SH adalah Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak sehingga beliau memiliki pengalaman terkait lobi - lobi politik di tingkat Nasional dalam meng-Gol kan usulan Daerah Otonomi Baru.''

Manokwari, arfaknews - Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lambert Jitmau dinilai tidak mampu memperjuangkan  aspirasi Pemekaran Papua Barat Daya sebagai salah satu Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua Barat. 

Hal itu disampaikan Intelektual Asal Suku Arfak, Daud Indouw,SH kepada media ini, Kamis (7/4/2022). Daud menilai pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, Lambert Jitmau yang juga merupakan Walikota Sorong terkait pengembalian SK Tim Pemekaran Papua Barat Daya kepada Gubernur menunjukan ketidakmampuannya sebagai figur pemimpin yang mempu membuat terobosan untuk menghadirkan DOB Provinsi Papua Barat Daya. 

"Masyarakat silahkan menilai, apakah Pak Lambert mampu atau tidak dalam memperjuangkan Papua Barat Daya. Masyarakat bisa menilai sendiri sejak diberikan  SK Tim Pemekaran pada tanggal 12 Maret 2020 dan diperbarui pada tanggal 12 april tahun 2021 lalu namun belum ada upaya kongkrit yang dilakuan baik melakukan lobi - lobi politik di Depdagri maupun di DPR RI dan DPD RI. Jadi Pak Lambert jangan mencari alibi untuk menyalahkan Gubernur Papua Barat,"Kata Daud. 

Bapak Gubernur sendiri telah menyerahkan salinan keputusan SK Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya kepada Presiden melalui Mendagri dan Kementerian  serta lembaga terkait lainnya jadi jangan seenaknya bangun opini sebut Bapak Gubernur tidak mendukung Tim pemekaran Papua Barat Daya sementara Pak Lambert sendiri sebagai Ketua Tim tidak lakukan lobi - lobi politik di Jakarta,"sindirnya.

Daud menceritakan pengalamannya bersama Yosias Saroy (Bupati Pegaf), Melianus Mandacan (Wakil Bupati Pegaf) dan Sius Dowansiba bersama Tim lainnya saat memperjuangkan Pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 

Sebagai Tim Pemekaran, kita pakai uang saku kita sebagai anggota DPRD Manokwari untuk lakukan lobi - lobi politik di tingkat Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan DPR RI hingga DPD RI. Kita pertemuan sana - sini, bahas kajian hingga akhirnya usulan DOB Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegaf masuk dalam Prolegnas. 

Waktu itu ada 17 Distrik yang akan dimekarkan  menjadi satu Kabupaten tapi karena kondisi daerah yang cukup luas maka kita pecahkan lagi menjadi dua Kabupaten yakni 10 Distrik menjadi Kabupaten Pegunungan Arfak dan 7 Distrik menjadi Kabupaten Manokwari Selatan. 

Selama  masa perjuangan dan lobi - lobi politik di Jakarta tidak ada anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Nanti ketika ada permintaan  baru sebagai Tim kita melapor kepada Bupati untuk menjawab permintaan Jakarta. 

"Saya pikir tim harus berperan aktif memperjuangkan aspirasi Pemekaran Papua Barat Daya, jangan hanya menunggu Gubernur yang harus lakukan lobi - lobi. Dan mau salah Pak Dominggus diakhir masa kepemimpinannya dengan  membangun opini bahwa Gubernur tidak mendukung Tim. Padahal lanjut Daud, aspirasi Perjuangan  Papua Barat Daya talah disuarakan sejak lama oleh masyarakat di Sorong Raya namun langkah kongkrit baru diambil sejak masa kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dengan menunjuk Walikota Sorong Pak Lambert Jitmau sebagai Ketua Tim, dibantu oleh Kepala - kepala daerah lainnya di Wilayah Sorong Raya. 

"Jadi kalau ada narasi yang dibangun seolah - olah Bapak Dominggus Mandacan tidak mendukung Tim sehingga tim mau kembalikan  SK adalah trik politik yang sengaja dimainkan untuk memojokan Pak Dominggus Mandacan," tegas Daud. 

Disisi lain, Daud menerangkan wacana Pemekaran di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu isu sensitif di masyarakat karena itu harus membutuhkan kebijaksanaan untuk bisa menempatkan diri di tengah - tengah situasi ini. 

"Kita harus bijaksana menempatkan kebijakan di Papua dan Papua Barat sebab isu DOB ini sangat sensitif di masyarakat dan bisa menelan korban jiwa jika pemimpin tidak bijak mengambil langkah sebab adanya kelompok pro dan kontra. Saya lihat Bapak Gubernur memilih diam guna menetralisir kelompok pro dan kontra dan biarkan Jakarta yang menggunakan kewenangannya,"beber Dia. 

Pasalnya, masyarakat telah melakukan aksi besar - besaran di Kota Sorong untuk menolak DOB. Hal itu menjadi catatan agar masalah DOB harus dibahas secara bijaksana sebab jika dipaksakan dan terjadi keos maka siapa yang akan tanggung jawab. Karena itu langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur ialah berdiri netral biarkan Jakarta yang mengambil tindakan. 

Hari ini tinggal tunggu langkah yang dilakukan  oleh Ketua Tim bersama Tim percepatan pemekaran Papua Barat Daya sebab usulan DOB Papua Barat Daya sudah masuk dalam Balegnas. 

Ketua Tim harus lakukan lobi - lobi politik dan misalnya kalau sibuk sebagai Walikota maka bisa percayakan tim untuk lakukan lobi - lobi di Jakarta. Nanti ketika capai jalan buntut barulah ketua Tim berkomunikasi dengan Gubernur untuk menjawab permintaan tersebut. 

Di sisi lain, Daud juga meminta Ketua Tim tidak hanya menyerang Gubernur semata sementara DPR Papua Barat tidak, pasalnya banyak anggota DPR Papua Barat yang berasal dari daerah Sorong Raya. Mereka juga miliki peran menyetujui anggaran dan lakukan  lobi - lobi politik di Jakarta. 

Namun yang saya lihat Walikota Sorong tidak pernah lakukan langkah - langkah komunikasi dengan DPR Papua Barat untuk memperjuangkan aspirasi Pemekaran Provinsi Barat Daya. Maka saya menilai pernyataan Pak Lambert untuk mengembalikan SK menunjukan bahwa Ketua Tim Pemekaran, Lambert Jitamu tidak mampu  memperjuangkan Papua Barat Daya sebagai daerah Otonomi Baru di Papua Barat. 

Kader Partai Gerindra Papua Barat ini juga pertanyakan maksud dari Ketua Tim Pemekaran mengembalikan SK di ujung kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai Gubernur Papua Barat. 

Menjadi tanda tanya bagi kami, kenapa SKnya mau dikembalikan di akhir masa kemimpinan. Indikasi kuat adanya blok kepentingan politik sengaja dimainkan untuk mendiskreditkan Bapak Dominggus Mandacan. Bisa diduga pernyataan mengembalikan SK sengaja di mainkan untuk pertarungan politik dalam Pilkada 2024.

Kalau mau jujur, sebelum mengembalikan SK harusnya evaluasi dan tanggung jawab kepada publik dulu. Misalnya agenda apa saja yang sudah dikerjakan oleh tim sudah kerja sejak diberikan  SK hingga tahap ini, dan langkah selanjutnya apa yang akan  diperjuangkan. 

Harus ada laporan yang secara kontinyu kepada Gubernur dan publik agar publik tahu tahapan l
Perjuangan Tim namun jika tidak ada laporan terus tuduh sana sini, maka sudah jelas bahwa Ketua Tim tidak mampu perjuangkan pemekaran Papua Barat Daya. 

Saya sarankan sisa waktu satu bulan lebih ini, Bapak Gubernur terima pengembalian SK dari pak Lambert Jitmau dan tunjuk Ketua Tim baru lagi berangkat ke Jakarta Perjuangkan Papua Barat karena Ketua Tim tidak mampu. 

Saya harap Pak Lambert Jitmau tidak memainkan jurus politik untuk memojokkan Bapak Gubernur. Jangan mainkan isu bahwa Bapak Gubernur ingkari janji politik, sehingga masyarakat mengganggap Bapak Gubernur gagal memperjuangkan aspirasi padahal anda sendiri gagal. 

Tambahan informasi, saat ini Panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR telah melakukan harmonisasi rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua yang mencakup pembagian lima provinsi atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua diantaranya usulan DOB Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Utara Kepulauan serta Papua Barat Daya yang masih menjadi perdebatan di tingkat Nasional. 


Berita Terkait