Elemen Masyarakat Bersama Parjal Menolak Komjen Pol Paulus Waterpauw Jadi Karateker Gubernur Papua Barat

Oleh Redaksi

14 April 2022 20:11 3020 VIew

''Elemen Masyarakat bersama Parjal menolak Komjen Pol Paulus Waterpauw Jadi Karakter Gubernur Papua Barat''

Manokwari, arfaknews - Sejumlah elemen masyarakat bersama Organisasi Kemasyarakatan Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat menolak Komisaris Jendral Polisi Paulus Waterpauw menjadi Karateker Gubernur Papua Barat. 

Panglima Parlemen Jalanan  Papua Barat, Ronald Mambiew menerangkan Tanah Papua penuh dengan berbagai masalah  politik, sosial ekonomi dan budaya, ditambah lagi dengan persoalan pelanggaran HAM  yang membangkitkan ingatan penderitaan, traumatik terhadap kekerasan militer pada masa lalu, karena itu pemerintah pusat diminta tidak boleh menurunkan Karateker Gubernur berlatar belakang Militer melainkan seorang ASN murni guna ia menggunakan pendekatan birokrasi, dan pendekatan  Humanisme untuk mengembalikan  kepercayaan Rakyat. 

"Kami meminta Bapak Presiden Jokowi melalui Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Bapak Jendral Polisi, Prof.Drs. H. Muhammad Tito Karnavian untuk tidak menempatkan sosok Karateker Gubernur Papua Barat yang berlatar belakang Militer,"kata Panglima Parjal, Ronald Membiew kepada media ini, Kamis (14/4/2022). 

Ronald menerangkan, dalam masa transisi Pilkada 2 tahun itu, ada sejumlah agenda strategis Negara yang dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan di  Provinsi Papua maupun Papua Barat. 

"Kita lihat wacana penolakan pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat, ditambah lagi dengan implementasi UU nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan  Kedua UU nomor 21 tahun 2001 tantang Otsus Papua, terutama tentang Pemilihan DPRD Pengangkatan (Jalur Otsus) Pemilihan MRP. Jangan sampai kehadiran Pak Waterpauw dengan pendekatan Militernya akan menciptakan dinamika sosial politik di daerah yang tidak stabil. 

Karena itu, kita minta mereka yang menjadi Karateker adalah anak Asli Papua yang benar - benar berlatar belakang Birokrat agar mereka melakukan konsolidasi birokrasi untuk mempersiapkan agenda - agenda strategis Negara sekaligus mempersiapkan Pemilu yang netral dan bermartabat,"terangnya. 

Ronald menambahkan, Parjal sebagai Ormas yang ikut mengawal Kebijakan Publik menegaskan meraka yang menjadi Karateker Gubernur adalah Birokrat, tanpa memiliki relasi politik atau mendapat bekingan politik sehingga ia benar - benar netral dalam menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur. 

Siapapun yang datang Karateker bukan berarti figur yang dipaksakan atas iming - iming kepentingan dan relasi politik melainkan figur birokrat yang netral dalam menjalankan agenda Negara. 

"Kami menilai Pak Waterpauw pernah diusulkan oleh Partai Golkar sebagai Wakil Gubernur  Papua menggantikan almarhum Klemen Tinal. Kedekatannya dengan  Partai Golkar perlu dipertimbangkan agar tidak menciptakan kecemburuan antar elit politik di Papua Barat,"ujar Kader Partai Golkar Provinsi Papua Barat ini. 

Jangan sampai ada wacana yang berkembang bahwa Negara tidak netral dalam menempatkan Karateker Gubernur Gubernur di Papua Barat dalam mengamankan kelompok politik tertentu,"tuturnya menambahkan.

Sekali lagi, kami Parlemen Jalanan tegaskan Karateker Gubernur harus berasal dari Kalangan Birokrasi dan benar - benar adalah seorang ASN murni,"tukasnya.

 


Berita Terkait