GMNI Kota Sorong Mendukung 22 Ormas Bersama Koalisi Masyarakat Adat Melaporkan Oknum HM Anggota DPR-RI Ke MKD

Oleh Redaksi

19 April 2022 22:09 1113 VIew

''Angki Dimara, Ketua DPC GMNI Kota Sorong Working Ideologi.''

Jakarta, arfaknews - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Sorong Angki Dimara dalam rilisnya kepada media ini mengatakan bahwa GMNI Kota Sorong mendukung Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat Peduli Partai PDI Perjuangan bersama 22 Ormas yang telah melakukan Laporan Pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan  (MKD) DPR RI di Senayan terhadap oknum anggota DPR-RI dapil Papua Barat berinisial HM yang diduga telah menonton Video porno dalam rapat komisi IX DPR RI.

Menurut Angki, apa yang telah dilakukan oleh anggota DPR-RI dapil Papua Barat dalam menonton Film Porno telah melanggar Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengingat oknum Anggota DPR RI dapil Papua Barat dari Partai PDI Perjuangan tersebut telah menunjukkan moral yang tidak pantas untuk diikuti oleh masyarakat di Papua Barat.

"Selama ini telah diketahui bahwa beberapa tahun kebelakang kita pernah menyaksikan beberapa partai politik yang telah memecat anggota DPR dari partainya yang kedapatan menonton Film Porno dan tidak menjaga moralnya sebagai pejabat publik, langsung di pecat," ujar Angki.

Seharusnya Partai PDI Perjuangan Harus berani untuk mengambil tindakan tegas untuk menggantikan anggota DPR tersebut, sebab sudah jelas-jelas melanggar kode etik partai dimana anggota DPR tersebut telah asyik menonton film Porno disaat para anggota DPR lain lagi berdebat dalam sidang rapat membahas vaksin nasional pada tanggal 31 Maret 2022 di Senayan

"Kami yakin Ibu Megawati sebagai alumni kami di GMNI dan Juga Ketua Umum PDI Perjuangan, tidak tinggal diam dan segera memecat oknum anggota DPR-RI tersebut karena tindakan telah mencederai marwa partai pemenang pemilu," kata Angki

Lanjut Angki, apa yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat Peduli Partai PDI Perjuangan, dengan melaporkan HM ke MKD tentu ini telah menunjukkan bahwa kepercayaan yang orang papua sudah percayakan kepada HM untuk duduk di DPR-RI melalui PAW seharusnya HM itu menjaga amanat itu bukan melukai hati masyarakat papua barat yang sudah memberikan kepercayaan.

"DPR-RI yang lain dari dapil provinsi lain sibuk bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya di senayan, sementara oknum Anggota DPR-RI dari dari Papua Barat sibuk menonton film bokep,"ujarnya.

Angky membeberkan, GMNI kota Sorong sendiri telah membaca Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR-RI dan sudah jelas tertulis bahwa apa yang telah dilakukan oleh anggota DPR dapil Papua Barat diduga telah melanggar Kode Etik hal itu bisa dilihat di Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa anggota DPR-RI harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak parut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik didalam gedung DPR maupun diluar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan bisa dilihat di juga di Pasal 3 di ayat 2 dan 4.

"Pada hari ini selasa 19 april 2022 kami dari GMNI mendukung dan memberikan apresiasi atas tindakan cepat yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua Barat bersama 22 organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Papua Barat yang secara resmi telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode Etik Kedewanan  atas tindakan amoral yang dilakukan oleh HM, Oknum Anggota DPR RI asal Papua Barat dan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Saudara HM di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Senayan," ungkap Angki.

"Kita tahu saat ini, PDI Perjuangan sebagai Partai Pemenang di Indonesia, Partai yang mengusung Presiden dan Ketua DPR RI, karena itu kader partai harus menjadi panutan di depan publik, bukan sebaliknya menunjukan tindakan tidak baik di depan publik mencederai PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu," ujarnya.    

Adapun 22 Ormas yang tergabung dalam Koalisi Peduli masyarakat Adat Papua Barat Peduli Partai PDI Perjuangan adalah Ormas Gerakan Merah Putih, Parlemen Jalanan Papua Barat (Parjal), Dewan Adat Byak Papua Barat, Dewan Adat Waropen Papua Barat, Pokdar Kamtibmas Papua Barat, Garuda Merah Putih, Jaringan Makmur Nusantara, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, Gabungan Asosiasi Pengusaha Papua, Gabungan Pengusaha Muda Cendrawasih, Setia Kita Pancasila (SKP), Gerakan Cinta Indonesia (Gercin), Laskar Merah Putih, Pemuda Batak Bersatu (PBB), LPRMI,  Gapensi Kabupaten Manokwari, DPD Barisan Merah Putih, dan DPW Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Provinsi Papua Barat.

Sementara itu kami dari GMNI Working Ideologi Papua Barat dalam waktu dekat akan juga melaporkan oknum anggota DPR-RI tersebut di MKD, agar ini menjadi proses pembelajaran bagi anggota DPR yang lain agar fokus kerja memperjuangkan Aspirasi masyarakat bukan fokus untuk melakukan tindak amoral dengan menonton Vidio Bokep, tegas Angki Dimara.


Berita Terkait