MRP Usulkan 4 Calon Carateker Gubernur Papua Barat Kepada Presiden, Berikut Nama 4 Calon Tersebut

Oleh Redaksi

24 April 2022 18:12 3483 VIew

''MRP Papua Barat saat mengusulkan 4 nama Calon Carateker Gubernur Papua Barat kepada Presiden Melalui Deputi I Kantor Staf Presiden, Suprayoga Hadi, di Kediaman Wakil Presiden Jakarta, Kamis (21/4/2022) ''

Jakarta, arfaknews - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat mengusulkan 4 nama calon Carateker Gubernur Papua Barat kepada Presiden RI. Pengusulan itu untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait Penjabat Gubernur Papua Barat harus berasal dari anak - anak asli wilayah Adat Doberai dan Bomberai.

MRP sebagai Lembaga Kultur menerima aspirasi, mengawal aspirasi masyarakat dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah sesuai amanat UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren menerangkan pihaknya telah mengajukan usulan perpanjangan masa tugas Gubernur Papua Barat dan Para Bupati/Walikota yang masa tugasnya akan berakhir pada tahun 2022 kepada Presiden melalui Mendagri dan Menkopolhukam, namun jika usulan itu tak indahkan karena pertimbangan tata aturan, maka MRP juga mengusulkan opsi kedua dengan mendorong anak - anak asli Papua yang menjadi Carateker Gubernur.

"Jika usulan perpanjangan masa tugas Gubernur tidak terlaksana karena mungkin pertimbangan aturan, maka MRP mengusulkan opsi kedua yakni Jabatan Carateker Gubernur Papua Barat harus diduduki oleh anak - anak Papua Barat yang berasal dari wilayah adat Doberai dan Bomberai,"kata Ketua MRP, Maxsi Nelson Ahoren usai menggelar Pertemuan  dengan Deputi I dan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Keempat nama yang diusulkan MRP kepada Presiden Jokowi, yakni Dr. Nathaniel Mandacan,M.Si.,  Prof. Dr. Agustinus Fatem., Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw dan Dance Julian Flassy.

Keempat nama tersebut, kata Maxsi ialah anak - anak asli Papua Barat yang dianggap layak menduduki Jabatan Carateker Gubernur Papua Barat karena teleh berkarier sebagai aparatur sipil negara dengan jenjang golongan dan jabatan sesuai dengan standar kepegawaian untuk menduduki jabatan - jabatan strategis di pemerintahan.

Pertama, ialah Nathaniel Mandacan adalah Putra asli Suku Arfak Papua Barat. Nathaniel menjabat sebagai Sekretaris Daerah Papua Barat dari tahun 2015 hingga saat ini. Nathaniel juga pernah dipercayakan oleh Kemenpan RB menjabat sebagai Kepala kantor regional IX BKN Jayapura pada tahun 2008.

Sebagai ASN, kami menilai Bapak Nathaniel Mandacan layak menjadi Carateker Gubernur Papua Barat sebab ia adalah anak asli Papua Barat yang sudah lama berkiprah di birokrasi sehingga dia (Nathaniel) dianggap mengetahui tata aturan birokrasi Pemerintahan di Pemprov Papua Barat dan juga mengetahui Karakteristik sosial budaya masyarakat di Papua Barat.

Selain Nathaniel, MRP juga mengusulkan Prof. Dr. Agustinus Fatem sebagai calon Carateker Gubernur Papua Barat. Prof Agustinus sendiri dinilai layak menjadi Carateker Gubernur Papua Barat karena telah memiliki sejumlah pengalaman birokrasi yang mumpuni untuk menduduki jabatan Carateker Gubernur.

Pak Prof. Fatem bukan saja memiliki prestasi akademis yang gemilang, melainkan pernah menduduki jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan.  Prof Fatem pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih Jayapura. Agustinus Fatem adalah salah satu Putra asli Suku Maybrat Papua Barat yang dipercaya negara berkarier sebagai anggota KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Kemenpan-RB periode 2019-2024. Dengan pengalaman Birokrasi dan akademisnya itu, kami yakin pak Prof. Fatem layak menjadi Carateker Gubernur Papua Barat.

Ketiga, MRP juga mengusulkan Komjen Polisi (Purn) Drs. Paulus Waterpauw sebagai Carateker Gubernur Papua Barat. Paulus adalah putra asli Fakfak Papua Barat yang berkiprah di Polri. Paulus dinilai layak menjadi Carateker Gubernur karana telah dimutasikan dari tugas Milter menjadi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan menduduki jabatan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP sejak 21 Oktober 2021.

Paulus sendiri, dua kali menjabat sebagai Kapolda Papua, satu Kali menjabat Kapolda Papua Barat dan Kapolda Sumatra Utara. Sebelum dimutasikan dari tugas Militer, Paulus menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Prestasi Paulus tak perlu diragukan untuk menjabat sebagai Carateker Gubernur karena telah memenuhi syarat ASN sehingga MRP juga mengusulkan Paulus Waterpauw untuk dipertimbangkan sebagai Carateker Gubernur Papua Barat.

Terakhir, MRP juga mengusulkan Dance Julian Flassy sebagai Carateker Gubernur Papua Barat. Dance ialah salah satu Putra asli Sorong Selatan yang telah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam Birokrasi. Sebagai ASN, Dance memiliki kepangkatan dan golongan yang layak untuk menduduki jabatan Carateker Gubernur.

Dance pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sorong Selatan dan terakhir pernah menjabat sebagai sekretaris Daerah Provinsi Papua. 

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat Maxsi Ahoren menegaskan MRP Papua Barat milik semua orang Papua di Papua Barat. Secara Kultural, Provinsi Papua Barat masuk dalam wilayah Budaya Doberai dan Bomberai sehingga MRP wajib memperjuangkan anak - anak asli Doberai dan Bomberai untuk menduduki Jabatan Carateker Gubernur Papua Barat.

MRP harus netral kepada semua anak - anak Adat di Papua Barat. MRP Papua Barat bukan hanya milik satu suku tertentu melainkan milik semua orang asli Papua, sehingga MRP berkewajiban mengusulkan semua anak - anak Papua Barat yang dianggap layak dan telah memenuhi syarat.

Kewajiban MRP hanya mengusulkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah, selanjutnya keputusan ada di tangan Pemerintah. Siapapun yang ditunjuk Presiden sebagai Carateker Gubernur Papua Barat, tetap kami dukung asalkan orang Papua Barat,"tandasnya.

Maksi menambahkan jabatan Carateker Gubernur Papua Barat mesti diduduki oleh anak Asli Papua Barat karena mereka yang mengetahui karakteristik masyarakat di Papua Barat. Pasalnya, banyak agenda strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di daerah seperti mempersiapkan Pemilu, melaksanakan Amanat UU nomor 2 tahun 2021 dan rencana Pemekaran DOB baik di Papua maupun Papua Barat.

Agenda - agenda strategis itu mesti dilaksanakan oleh seorang Kepala Daerah Definitif bukan Carateker. Namun karena masa transisi Pemilu selama 2 tahun lebih sehingga kami usulkan agar yang menjadi Carateker ialah anak - anak asli Papua Barat agar mereka yang tahu kondisi dan situasi daerah serta Karakteristik masyarakat Papua Barat,"tandasnya.

Hingga kini Minggu (25/4/2022), Ketua MRP Papua Barat bersama Anggota masih berada di Jakarta dan akan bertemu dengan Presiden Jokowi dalam pekan ini.
 


Berita Terkait