Geram, MRP Papua Barat Kencam PA GMNI Yang Juga Sebagai Direktur LBH Gerimis Papua Barat

Oleh Redaksi

28 April 2022 17:12 1302 VIew

''Anggota MRP Papua Barat Utusan Masyarakat Adat, Yulianus Thebu,S.Si., M.Si dan Utusan Agama Ediclaus Kirihio''

Manokwari, arfaknews -- MRP Papua Barat geram atas pernyataan Pengurus Alumni GMNI Papua Barat yang menyatakan MRP hanya fokus mengurus masalah PJ Gubernur Papua Barat ketimbang mengurus Nasib Calon Polisi Wanita Orang Asli Papua. 

Anggota MRP Papua Barat Urusan Agama, Ediclaus Kirihio menerangkan pernyataan PA GMNI seakan-akan merendahkan dan menghina martabat Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat. 

Saya mengulangi pernyataan  Yoseph. Dia Bilang begini kata Edi" PA GMNI Papua Barat sendiri akan menyurati presiden agar usulan pimpinan MRPB untuk 4 calon Pj gubernur Papua Barat yang diusulkan oleh MRPB agar tidak perlu ditanggapi presiden mengingat sudah jelas bahwa soal Pj gubernur adalah hak prerogatif presiden.

“Kebetulan saya ada di Jakarta, kalau soal berita yang beredar bahwa MRPB ada kasih masuk surat ke presiden itu semua orang bisa juga. Tapi bagi saya itu gaga-gagahan saja, dari pimpinan MRPB pun belum tentu masuk sampai ke meja presiden, paling ditumpuk di meja staf. Kecuali mereka MRPB ketemu langsung dengan Mendagri atau ketemu langsung dengan presiden baru kami dari PA GMNI Papua Barat angkat topi,” tutur Edi mengikuti Pernyataan PA GMNI Papua Barat dalam Berita Kapabar.com, terbitan 25 April 2022.

Menampik pernyataan tersebut, Ediclaus Kirihio mewakili 42 Anggota MRP Papua Barat mengencam Pernyataan PA GMNI Papua Barat. 

"Kalau saudara ada punya masalah pribadi dengan person di MRP,  itu urusan pribadi, jangan membuat pernyataan yang merendahkan bahkan bermaksud menghina Lembaga Kultur Orang asli Papua. MRP adalah Lembaga Negara yang didirikan berdasarkan Perintah UU. Hak MRP mutlak untuk memberikan pertimbangan atas usulan aspirasi masyarakat Adat kepada pemerintah baik kepada Gubernur maupun kepada Presiden atas berbagai masalah yang sedang di alami oleh masyarakat adat Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan asas kekhususan berdasarkan amanat UU otsus,"kata Edi kepada Media ini, kamis (28/4/2022). 

Edi lalu mempertanyakan maksud PA GMNI yang menyebut perjuangan MRP hanya Ogah - ogahan, bahkan mau mengirim surat kepada Presiden untuk tidak menanggapi usulan MRP. 

Apakah saudara mau menghina Lembaga MRP dengan maksud hendak mengirim surat kepada Presiden?, tanya Edy sembari meminta Yoseph untuk berhenti merongrong kerja - kerja MRP Papua Barat. 

Edi lalu mengencam pernyataan Ketua PA GMNI Papua Barat yang juga sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerimis Papua Barat. 

Anda itu siapa, kalau sebagai Pengacara anda, harus jaga Profesionalisme. Kalau sebagai aktivis dan pemilik media, anda harus jaga keseimbangan informasi. Ini bisa berdampak terhadap proses hukum nanti. 

Sebagai Orang Non Papua, seharusnya saudara ikut mendukung perjuangan Lembaga MRP dalam melindungi orang asli Papua, bukan ingin merendahkan martabat lembaga Kultur orang asli Papua bahkan hendak memprovokasi masyarakat untuk membenci Lembaga MRP.  

Kami ini terlalu baik menerima anda bekerja disini, cari makan disini jadi tolong saling menghargai kami, masyarakat adat Papua di wilayah Ini. Kami harap sebagai advokat dan juga Pengurus Alumni GMNI, tolong hargai marwa lembaga Orang asli Papua. Kalau ada masalah hukum, atau ada aspirasi yang mau disuarakan, silahkan datang ke Kantor MRP untuk sampaikan, nanti MRP akan membantu menyuarakan, bukan menyerang Lembaga MRP dari Media. 

Perjuangan MRP sudah melahirkan 1000 Bintara TNI, 2000 Bintara Polri dalam afirmasi Otsus tahun 2020 dan 2021, jadi jangan sebut MRP tidak perjuangkan nasib anak - anak Papua untuk menjadi Polri dan TNI.

Catatan lain ditambahkan Edy yakni dalam sejarah afirmasi tes coat di Indonesia, rata - rata kuota Coat hanya 5 orang per seleksi. Namun pada tahun 2021 kemarin, perjuangan MRP hingga ke tingkat Panglima TNI, sehingga Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat mendapat jatah 40 kuato. 
 
Soal Tes ini, adalah jalur reguler sehingga MRP sudah usulkan, sudah minta jatah kuota Otsus. Tetapi karena Reguler sehingga dikembalikan kepada kewenangan Mabes Polri. 

Edi juga menambahkan salah satu usulan yang disampaikan kepada Presiden saat bertemu dengan Bapak Presiden kamarin di Istana Merdeka adalah kuota affirmasi. 

"Bapak Ketua MRP meminta afirmasi ke semua sekolah - sekolah kedinasan, termasuk TNI/Polri. Ketua MRP juga meminta agar ada pengangkatan 3000 Honorer di Papua Barat menjadi ASN," ungkapnya. 

Kami (MRP) secara kelembagaan telah melaporkan kepada Bapak Gubernur Papua Barat saat pertemuan dengan Bapak Gubernur di Jakarta, kemarin,"terangnya.

Anggota Pokja Adat MRP Papua Barat, Yulianus Thebu meminta pihak - pihak tertentu untuk tidak melihat MRP dari sisi lainnya, melainkan melihat kinerja MRP berdasarkan UU Otsus. MRP ini didirikan atas amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau melalui Perubahan Kedua UU Nomor 2 tahun 2021. 

Sebagai representasi masyarakat adat, MRP menerima aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat Papua kepada Pemerintah baik Pemprov maupun Pemerintah pusat. 

MRP menerima aspirasi Carateker Gubernur Papua Barat dan memperjuangkan aspirasi tersebut kepada Presiden, sebab penunjukan Carateker adalah hak prerogatif Presiden. MRP bukan pencitraan seperti yang ditudingkan oleh saudara Ketua PA GMNI Papua Barat. 

Sementara untuk aspirasi terkait penerimaan Polisi, MRP Papua Barat sudah rekomendasi nama - nama ke Mabes Polri. MRP sudah mengusulkan nama - namanya, kewenangan ada di tangan Kapolri. Kalau sudara Yoseph peduli, silahkan ajukan aspirasi ke MRP, supaya ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi MRP. 

Sekali lagi, kami harap saudara sebagai advokat, jangan menyampaikan hal - hal yang nantinya membuat kerusuhan atau salah tanggap di masyarakat. Baiknya saudara memberikan pemahaman edukatif positif  kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi sebagai pengacara. 

Kami harap dengan kemampuan yang saudara miliki, bisa membekap Lembaga MRP dalam kerja - kerja perlindungan terhadap masyarakat adat. Jangan terus membangun opini yang menyerang MRP seakan - akan MRP tidak kerja apa-apa. 

Jangan membuat pernyataan - pernyataan seakan - akan anda paling benar.  Kasus dia juga sedang kami proses di Polisi, karana itu jangan membuat pernyataan - pernyataan yang akan menambah daftar bukti laporan polisi. 

MRP masih diam. Pak Ketua MRP masih diam, masih menghargai saudara sebagai bagian dari semangat pembangunan. Tapi kalau saudara terus menggerogoti dan ingin memecahbelah masyarakat adat dengan narasi - narasi profokatif yang dibangun, MRP bisa saja mengambil langkah adat untuk memanggil saudara, memanggil kepala suku saudara untuk minta pertanggungjawaban adat atas tuduhan terhadap Lembaga MRP.

Sekarang kami sudah bertemu presiden, jadi saudara stop berkoar - koar, dan tutup mulut, karena MRP sudah buktikan pernyataan saudara,"tukasnya.

Selanjutnya, Kuasa hukum MRP Papua Barat, Yohanis Akwan, SH meminta Ketua LBH Gerimis untuk menghormati profesinya sebagai seorang Advokat. 

"Kami minta saudara harus proaktif mendukung laporan polisi di Polres Manokwari dan membuktikan tudingannya di sana. Tak perlu berkoar - koar tuding sana sini, sebab Laporan sudah ada di meja Reskrim Polres Manokwari dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan saksi - saksi dan jika memenuhi syarat akan ditetapkan tersangka,"ujar Akwan. 

"Laporan itu, Kata Akwan atas tantangan yang disampaikan oleh Direktur LBH Gerimis. Tunggu saja, baru buktikan di pengadilan, tak perlu berkoar - koar lagi cari alibi lagi," Imbuhnya. 

Sebagai Kuasa Hukum MRP, kami minta semua pihak untuk menjaga lembaga Kultur, tidak boleh termakan isu dengan framing - framing naratif yang dibangun seakan - akan Ketua MRP atau Anggota MRP ada lakukan tindakan kriminal. 

Kami berharap saudara Ketua LBH Gerimis bekerja profesional, sebab seorang kuasa hukum akan bisa membela perkara karana ada surat kuasa yang diberikan dan atas pokok tersebut kuasa hukum hadir untuk memberikan solusi bukan memprovokasi keadaan,"pungkas Akwan


Berita Terkait