DAS Jayapura Minta Pemerintah Bubarkan Lembaga MRP Provinsi Papua

Oleh Redaksi

29 April 2022 01:07 2241 VIew

''Kordinator Dewan Adat Suku Se Kabupaten Jayapura, Daniel Toto''

Manokwari,  arfaknews -  Koordinator Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura Daniel Toto meminta MRP untuk tidak mengurus masalah politik melainkan fokus mengurus hak - hak masyarakat adat Papua. 

Mewakili masyarakat Adat Mamta Tabi, kami menolak pernyataan Ketua MRP Provinsi Papua yang menyebut Masyarakat Papua menolak DOB di Tanah Papua. 

Pernyataan itu sepihak, tidak benar dan itu asumsi Ketua MRP semata, tidak mewakili masyarakat Adat Papua secara umum," kata Daniel Toto

Daniel mengharapkan MRP sebagai representasi Kultur orang asli Papua harus bersikap netral atas berbagai gejolak di atas Tanah Papua.

Kami harap MRP mengakomodir semua aspirasi masyarakat di Tanah Papua. Mewakili masyarakat Adat Mamta Tabi, kami menilai ketua MRP Papua sudah mencampuri urusan politik, sudah kerja - kerja Politik, ini sudah tidak benar. Bubarkan saja lembaga MRP,"kata Koordinator Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura Daniel Toto saat berada di Manokwari, Kamis (28/4/2022). 

Selanjutnya, Koordinator Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura ini menegaskan masyarakat Adat Mamta Tabi secara konsisten menerima rencana Pemekaran di Provinsi Papua yang draftnya telah ditetapkan oleh DPR RI pada bulan lalu.

Masyarakat adat sewilayah Tabi mendukung Pelaksanaan Otsus di Tanah Papua serta peraturan - peraturan implementasinya, karena didalam UU Otsus terdapat kepastian hukum atas hak - hak dasar orang asli Papua. 

Masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Tabi mendukung seluruh pelaksanaan DOB di Provinsi Papua yang terdiri dari DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Tengah, termasuk Rencana DOB di Papua Barat. 

Salain itu, Daniel juga meminta para pimpinan untuk mempertimbangkan secara matang keberadaan  Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kabupaten Pegunungan Bintang tetap berada di Wilayah Laa Pago sebab karakteristik masyarakat Pegunungan Bintang sedikit berbeda dengan masyarakat Tabi, secara khusus.

"Kami minta para stake holder untuk menetapkan posisi Kabupaten Pegunungan Bintang tetap di wilayah Laa Pago, jangan sampai menjadi masalah di kemudiaan hari,"terangnya.

Daniel juga berharap Gubernur Papua mengambil sikap jelas terhadap rencana pemekaran di Tanah Papua, sehingga tidak membuat masyarakat di Provinsi Papua berada dalam zona ketidakpastian. 

Sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah, kami harap bapak Gubernur dan jajaran dapat mengambil sikap tegas atas implementasi UU Otsus di Tanah Papua. 

Selanjutnya, Media ini masih berupaya menghubungi Ketua MRP Papua untuk mengkonfirmasi tudingan kordinator Dewan Adat Suku se Kabupaten Jayapura, Papua. 


Berita Terkait