MRP Minta Kapolda Papua Barat Bebaskan 31 Orang Tersangka Penambang Ilegal Di Manokwari

Oleh Redaksi

07 May 2022 02:11 1241 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren bersama Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw saat jumpa pers di Manokwari, Sabtu (6/5/2022) ''

Manokwari, arfaknews – Majelis Rakyat Papua minta Kapolda Papua Barat membebaskan 31 tersangka penambang illegal di Sungai Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Ketua MRP Papua Barat menyebut mereka yang ditahan hanyalah masyarakat kecil yakni masyarakat adat dan para pekerja yang hanya mengais rejeki di tempat tersebut dan bukan aktor penambang illegal atau pemodal yang memanfaatkan potensi tersebut untuk meraup keuntungan.

“MRP Papua Barat mendukung penuh, langkah polda Papua Barat menegakan hukum atas aktivitas penambangan illegal baik di Masni Manokwari maupun di Pegaf. Namun kami lihat, nama – nama pemodal yang ada dalam data MRP, ternyata tidak di tahan baik yang ada di Papua Barat maupun yang ada di Jakarta, tetapi yang ditangkap adalah para pekerja yang cari makan,”kata Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren,SE dihadapan awak media, Jumat (6/5/2022). 

Maxsi mengungkap pasca penyisirian dan penangkapan 46 orang Pekerja tambang illegal di sungai Wariori pada 17 April 2022, hingga saat ini aktivitas penambangan illegal masih terus beroperasi baik di Sungai Wariori maupun di Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal itu sebagai akibat atas pembiaran terhadap para pemodal untuk terus bercokol karena tidak berhasil ditangkap.

Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa masih ada orang yang bekerja diatas. Disamping itu, kata Maxsi, Aparat  hanya mengamankan alat berat (excavator)  dari tangan pemodal kecil, sementara alat berat dari para pemodal besar dibiarkan.


Saya lihat aparat hanya mengamankan mereka yang memiliki alat berat hanya 1 unit, sementara yang punya alat berat hingga 5 unit keatas ada duduk manis dan masih terus beroperasi” ungkap Maxsi.

Saya harap kalau kita mau tegakan aturan secara baik, jangan kita tangkap anak buah, sementara Pemodal (Bos-nya) kita biarkan. Kalau kita tangkap ekor, kepala akan terus berjalan, terbukti hari ini mereka masih terus beroperasi.

Karena itu, saya harap Bapak Kapolda bebaskan 31 orang tersangka, dan kita duduk bersama baik Polda, MRP  dan masyarakat adat untuk cari solusi bersama. Jika kita mau tutup tambang, maka kita tutup semua aktivitas tambang, agar tidak ada lagi yang beroperasi. Kita kembalikan hak ulayat itu kepada masyarakat adat,”tegasnya.
 
Selain itu, Ketua MRP Papua Barat ini meminta semua pihak baik OPD teknis maupan para stakeholder di Provinsi Papua Barat, di Kabupaten Manokwari dan Pegaf untuk serius menyikapi masalah penambangan illegal. Pasalnya, aktivitas tersebut beresiko terjadinya ancaman kerusakan lingkungan, illegal loging, pencemaran sungai dan praktik – praktik illegal lain yang berdampak langsung terhadap lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.

Kalau aktivitas penambangan yang tidak diawasi secara baik akan berdampak pada kerusakan hutan. Sebab hingga saat ini, mereka bukan saja menambang dibibir sungai, melainkan sudah menyasar lebih dari  500 meter diluar bibir sungai. Saya kuatir, pengambilan material dengan skala yang luas ini bisa merusak hutan, bahkan bisa berpotensi terjadinya illegal logging jika kayu - kayu ditebang dalam jumlah banyak. 

Disamping itu Lanjut Maxsi, MRP juga telah mengantongi informasi terkait adanya praktik – praktik protistusi, miras dan narkoba di area penambangan tersebut.

 “MRP juga mendapat informasi, di area penambangan baik di Pegunungan Arfak maupun di Wariori Masni, ada beredar Miras, Narkoba dan Pekerja sex komersial (PSK). Kami sangat sesalkan, dan sangat sayangkan aktivitas tersebut.


“Saya berharap semua OPD teknis di Provinsi Barat maupun di daerah untuk turut melihat masalah ini, saya kuatir penggalian material dengan skala yang luas ini akan mengganggu cagar alam di area tersebut,”tukasnya.


Selanjutnya, Maxsi menambahkan dalam waktu dekat MRP akan turun lapangan memfasilitasi masyarakat adat, duduk bersama mencari solusi terhadap masalah penambangan, karena aktivitas penambangan tersebut belum mengantongi izin.

Disisi lain, belum ada regulasi daerah yang secara spesifik melindungi hak – hak masyarakat adat, baik berupa kekayaan tambang, hutan maupun potensi mineral lainnya. 

Maxsi mengakui masyarakat adat pemilik hak ulayat telah berulang kali menyampaikan asrat mereka untuk mau dan ingin mengeloa kekayaan mereka. Karena itu, MRP Papua Barat berharap pemerintah perlu mencari solusi terbaik untuk melindungi hak – hak masyarakat adat dan memberikan peluang melalui regulasi yang ada agar mereka mengelola dan menikmati hasil kekayaan mereka.

“Saya harap, kita duduk bersama baik MRP, Polda Papua Barat, Forkopimda, Stake holder Teknis dan Masyarakat pemilik hak ulayat, untuk kita cari solusi menyelesaikan masalah penambangan ini,”pungkasnya


Berita Terkait