Waterpauw Konsen Dorong Pemulihan Ekonomi Dan DOB Di Papua Barat

Oleh Redaksi

20 May 2022 22:07 608 VIew

''Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si saat jumpa pers usai lakukan Sertijab di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Jumat (20/5/2022) ''

Manokwari, arfaknews - Setelah resmi di lantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) pada tanggal 12 Mei 2022 di Jakarta pekan lalu, kini Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw menjalani prosesi serah terima Jabatan dari Gubernur periode 2017 - 2022, Drs. Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani di Aula Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Jumat (20/5/2022).

Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw menerangkan setelah dilantik di oleh Mendagri, sebagai Aparat Negara ia akan tegak lurus mendukung dan mengerjakan semua tugas - tugas Negara yang diembannya dalam mensejahterakan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Setelah dilantik, Bapak Mendagri berpesan bahwa Penjabat Gubernur harus menjaga stabilitas politik, Pemerintahan dan keamanan karena tanpa stabilitas tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Mendagri juga berpesan perlu dilakukan percepatan penanganan Pendemi Covid 19  walaupun saat ini angka Positif sudah menurun namun perlu menjadi atensi semua pihak untuk terus menekan dan memutuskan penularan Covid 19 dengan metode disiplin protokol kesehatan (5M) dan percepatan vaksinasi di masyarakat. 

Masih ada 32 Kasus positif Covid 19 di Papua Barat terdiri 13 Kasus di Kabupaten Teluk Bintuni, 3 Kasus di Fakfak, 2 Kasus di kota Sorong  dan yang lain satu - satu, sedangkan Kabupaten Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw dan Manokwari Selatan 0 Kasus.

"Kami harap para Bupati dan Walikota terus memberikan atensi penanganan Pandemi Covid 19 di masyarakat. Untuk Kabupaten/Kota yang telah nol kasus, saya berharap dipertahankan," harapnya.

Selain pengendalian Covid 19, Pemerintah konsen mendorong program pemulihan  ekonomi di masyarakat, dengan mempercepat realisasi APBD dan stimulusnya, menggandeng sektor swasta untuk membangun kemitraan dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan perekonomian di Papua Barat.

Kita juga mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah pusat baik di sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, ekonomi di masyarakat. 

"Di sektor kesehatan, pemerintah pusat mendorong penanganan masalah stunting di beberapa di daerah termasuk mempersiapkan layanan infrastruktur dasar," tukasnya.

Selain itu, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mengatakan pemerintah juga mendorong percepatan pemekaran daerah otonomi baru termasuk implementasi UU Otonomi Khusus.

Dia menjelaskan, UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 tahun 2001, pasal 76 menjelaskan bahwa usulan DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilakukan secara Bottom - Up dan Top - Down.

Dalam amanat UU tersebut, pemerintah Provinsi berkewajiban untuk mendorong lahirnya pemekaran agar mensejahterakan masyarakat Papua. "Kami berharap masyarakat tak perlu kuatir, dan jika ada pihak - pihak yang menolak, mari kita diskusi," ujar dia.

Waterpauw memaparkan kondisi geografis, rentang kendali dan kesejahteraan masyarakat ialah alasan utama dari upaya percepatan pemekaran di Papua dan Papua Barat.

Beberapa daerah tertentu baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat sangat terisolasi, karena itu diperlukan percepatan pemekaran daerah baik pemekaran Kabupaten maupun pemekaran Provinsi di Tanah Papua guna memperpendek rentang kendali dari Pemerintah pusat ke Provinsi dan ke Kabupaten/Kota.

Saya berharap rencana ini mesti didukung penuh, sebab banyak sekali daerah - daerah lain di Indonesia yang ingin untuk dimekarkan (DOB), sementara tidak mendapat jatah seperti di Papua dan Papua Barat.

"Kami ajak semua pihak di Provinsi  Papua Barat mendukung dan mendorong DOB untuk mewujudkan cita - cita pembangunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuhnya.

Waterpauw menambahkan, Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki tugas utama yakni meluruskan informasi soal kebijakan pemerintah di masyarakat, baik diminta atau tidak, tugas kita adalah menyuarakan kebijakan - kebijakan negara yang baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Jika ada kekuatiran dan Narasi yang dibangun  bahwa melalui DOB akan akan berdampak pada terbukanya arus migrasi  dari luar Tanah Papua yang akan memadati Tanah Papua, masalah ini kembali kepada Penyelenggaraan Negara di daerah, yakni Gubernur dan Para Bupati/walikota untuk menata pembangunan.

Sebagai Penjabat Gubernur Di Papua Barat, kami minta Bupati dan Walikota untuk suarakan ini, suarakan kebijakan Negara yang baik bagi masyarakat Papua. Ini afirmatif Negara untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk kesejahteraan orang asli Papua.

Dicecar  dengan pertanyaan usulan Pemekaran Papua Barat Daya, Waterpauw menerangkan usulan DOB Papua Barat Daya terkendala biaya, sehingga Pemerintah hanya menyetujui 3 Provinsi di Tanah Papua. Namun seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan perekonomian negara pasca Covid 19 maka usulan DOB Papua Barat daya akan dipertimbangkan.

"Mudah - mudahan usulan DOB Papua Barat Daya juga bisa masuk dalam pembahasan. Nanti kita dorong," terangnya.


Berita Terkait