Kuasa Hukum MRP Papua Barat Pastikan Laporan Polisi Terhadap Direktur LBH Gerimis Segera Diproses

Oleh Redaksi

24 May 2022 22:08 346 VIew

''Kuasa Hukum MRP, Melky Indou, SH''

Manokwari, arfaknews- Kuasa Hukum MRP Papua Barat menerangkan pihaknya segera mengumpulkan semua bukti - bukti fitnahan yang dilontarkan Direktur LBH Gerimis untuk melengkapi alat bukti Laporan Polisi.

Kami sedang siapkan semua bukti - bukti fitnah yang dilontarkan oleh Direktur LBH Gerimis untuk melengkapi alat bukti Laporan Polisi Ketua MRP Papua Barat kepada Direktur LBH Gerimis, Saudara Yoseph Titirlolobi. Semua bukti kami sudah Kantongi. Segera kami datangi pihak Polisi untuk melengkapi alat bukti dan saksi untuk diproses" kata Salah Tim Kuasa Hukum MRP Papua Barat, Melky Indouw,SH, kepada Media ini, Kamis (12/5/2022).

Indouw meminta Direktur LBH Gerimis tidak boleh menggiring opini terkait masalah Hukum di publik, apalagi masalah korupsi.

Saya pikir orang hukum, pasti paham bahwa suatu dugaan terkait laporan masalah hukum tidak bisa di reka-reka, bukti yang keluar harus valid dari sumber data yang jelas. Kalau itu data pemerintah, maka harus ada surat resmi ke sekretariat atau Dinas tertentu terkait permintaan data dan informasi.

Namun jika yang disampaikan adalah hasil informasi karena dengar dari pihak - pihak tertentu maka bisa dibilang opini sesat. Kami lihat berita - berita yang dituding direktur LBH Gerimis adalah penggiringan opini yang memprovokasi masyarakat.

"Sebagai Kuasa Hukum MRP, kami telah lakukan verifikasi dan informasi terkait gaji dan tunjangan MRPB. Sejauh ini tidak ada anggota MRP yang merasa di rugikan sehingga hubungan di lembaga itu baik - baik saja," katanya.

Lebih lanjut, Melky meminta publik untuk tidak terprovokasi dengan opini yang disuarakan oleh Direktur LBH Gerimis Papua Barat.

Apa yang disampaikan oleh Direktur LBH Gerimis, saudara Yoseph Titirlolobi hanyalah pengalihan dan ketakutannya karena telah dipolisikan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Lembaga dan Pimpinan MRP Papua Barat.

"Sebagai Kuasa hukum, kami meminta Polisi segera bergerak cepat untuk memeriksa Direktur LBH Gerimis Papua Barat," ujar Melky

Dengan demikian, lanjut Melky menegaskan Ketua MRPB dan keluarganya tidak akan cabut Laporan polisi sekalipun upaya mencari cari masalah dan upaya menggertak dilakukan oleh Direktur LBH Gerimis agar Ketua MRP mencabut Laporan. Anda lakukan kepada yang lain tetapi tidak kami, laporan tetap sampai di Pengadilan.

Melky juga meminta Direktur LBH Gerimis untuk menghormati etika komunikasi antar Lembaga Publik.

Kami menilai, Direktur LBH Gerimis, sepertinya tidak menghargai Marwah Lembaga Cultur orang asli Papua. Dia asal bunyi, dan berupaya Giring opini agar masyarakat benci kepada MRP dan pimpinan MRP.

"Saya pikir kritik yang bersifat membangun itu wajar. Kritik baru beri solusi, bukan kritik yang memprovokasi masyarakat untuk membenci lembaga atau Pejabat di Lembaga Publik," Imbuhnya.

Sebagai Advokat, tentu tahapan menindaklanjuti suatu informasi hingga proses penyelesaian sudah diketahui. Jika ada aduan, atau informasi soal pelanggaran hukum, kita publikasi di Media.

Setelah kita telah kantongi bukti valid, kita bawa masalah untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum. Namun jika yang terjadi hanya penggiringan opini di media tanpa tindaklanjut maka bisa dipastikan Direktur LBH Gerimis miliki motif lain. Apakah itu motif politik untuk mengganggu pejabat MRP atau karena memiliki dendam pribadi terhadap oknum di Lembaga MRP, atau seperti apa.

Saya harap, terlepas dari kapasitasnya sebagai Advokat, Lembaga Bantuan Hukum adalah Mitra Pemerintah maka perlu kita menjaga wibawa antar Lembaga Publik. Saya pikir MRP memiliki Hak Imunitas karena MRP merupakan salah satu unsur Pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang lahir atas amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,"tukasnya


Berita Terkait