Alasan Parjal Tolak Side Even W20 dan Y20 di Papua Barat

Oleh Redaksi

06 June 2022 14:11 1191 VIew

''Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Membieuw''

Manokwari, arfaknews - Organisasi Kemasyarakatan Parlemen Jalanan Papua Barat beberkan sejumlah alasan penolakan terhadap kunjungan delegasi side Even Women 20 (W20) dan Youth 20 (Y20) di Manokwari pada 7 - 9 dan 17 - 19 Juni 2022 mendatang. 

Panglima Kesatria Parlemen Jalanan, Ronald Membieuw mengatakan Tanah Papua, Papua Barat masih banyak persoalan pelanggaran HAM, ketimpangan Sosial Ekonomi, dehumanisasi, dan berbagai gejolak sosial Politik yang harus diselesaikan. 

Ronald memaparkan  tanah Papua penuh dengan berbagai gejolak sosial politik dan pelanggaran HAM. Mulai dari Tahun 1961 hingga hari ini berbagai persoalan - persoalan pelanggaran HAM berat seperti Biak Berdarah 1998, Wasior Berdarah 2003, Wamena Berdarah, Abepura 2006 dan Kasus Arfai 1965. Beberapa kasus kekerasan dan penghilangan terhadap aktivis HAM dan demokrasi, pembunuhan, pembantaian serta pembungkaman ruang Demokrasi, intimidasi dan teror yang masih terus terjadi di Tanah Papua baik di Provinsi Papua, dan Papua Barat. 

Sejak Tahun 2021 dan awal 2022, kita mendapat laporan tentang pengungsian ribuan masyarakat meninggalkan kampung halamannya baik di  Kabupaten Maybrat maupun di Tingginambut puncak Jaya. Pengungsian itu akibat operasi militer dan konflik kekerasan yang terjadi di wilayah - wilayah tersebut. Kita mendapat laporan tentang ibu yang melahirkan dalam Hutan, anak - anak tidak mendapat layanan Pendidikan, kesehatan dengan baik akibat pengungsian tersebut. 

"Gejolak - gejolak inilah yang menjadi alasan Parlemen Jalanan tolak delegasi Iven Side ke Tanah Papua, secara khusus ke Provinsi Papua Barat. Parlemen Jalanan minta pemerintah serius dan berkomitmen menyelesaikan sejumlah - masalah tersebut yang terus menjadi catatan buruk, menyimpan ingatan penderitaan (Memory Passionis) di Mata orang Papua,"kata Robald kepada Media ini, Minggu (5/6/2022). 

Kami menghargai kunjungan Side Iven W20 dan Y20, karena merupakan kesempatan Emas bagi Indonesia terutama Rakyat Papua untuk bertemu secara langsung dengan delegasi Internasional. 
Sebab kunjungan ini tentu akan membuka gerbang untuk membahas sejumlah masalah sosial ekonomi dan kesejahteraan. 

Namun kami tekankan bahwa Pemerintah jangan menggunakan kunjungan delegasi Internasional untuk menyembunyikan Aib Pemerintah di mata dunia Internasional. Pemerintah jangan gunakan kesempatan ini untuk mengkampanyekan, kalau kondisi Papua sedang baik - baik saja, aktivitas sosial ekonomi dan kesejahteraan sedang baik - baik saja. Sebab dibalik topeng pembangunan ini, banyak kasus - kasus pelanggaran HAM, konflik dan kekerasan yang terus terjadi dan setiap tahun memakan korban jiwa di Tanah Papua. 

"Kami harap pemerintah berbicara jujur bahwa Tanah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat sedang mengalami sejumlah masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah baik melalui mekanisme dialog dan atau mekanisme - mekanisme Demokrasi yang ada," tegas Ronald. 

Kalau mereka datang, tutur Ronald hanya untuk bicara masalah kaum disabilitas dan masalah perempuan, ekonomi daerah dan lain - lain, saya rasa tidak terlalu penting, sebab itu masalah dan tanggung jawab pemerintah, tetapi kalau kehadiran mereka mau ikut menyelesaikan sejumlah - masalah dan konflik kekerasan di Tanah Papua, maka itu yang tepat. 

Saya harap Aktivis HAM, Demokrasi dan Aktivis Perempuan sampaikan  data - data pelanggaran HAM, masalah ketimpangan Sosial, pembungkaman Ruang Demokrasi kepada delagasi Internasional yang turun dalam Side Even W20 - Y20"tukasnya.


Berita Terkait