Sejumlah Kepala Suku Di Papua Barat Desak Presiden Jokowi Realisasi DOB Di Tanah Papua

Oleh Redaksi

11 June 2022 10:12 1276 VIew

''Sejumlah Kepala Suku dan Pimpinan Ormas tergabung dalam Aliansi masyarakat asli Papua dan Nusantara saat Deklarasi dukungan DOB di Lapangan Borasi Manokwari, Jumat (10/6/2022) ''

Manokwari, arfaknews -- Sejumlah Kepala Suku dan Pimpinan Ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua dan Masyarakat Nusantara menggelar deklarasi dukungan terhadap implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam acara Deklarasi yang digelar di Lapangan Borasi Manokwari, Jumat 10 Juni 2022.

 

Para Kepala Suku dan Pimpinan Ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Asli Papua dan Masyarakat Nusantara terdiri dari Kepala Suku Maybrat Manokwari, Marthen Nauw, Kepala Suku Binasket Manokwari Luther Krimadi, Kepala Suku Imeko Manokwari Haji Ahmad Wugaje, Kepala Suku Malamoi Manokwari, Silkofok Yermias Su, Kepala Suku Tambrauw Manokwari, Barnabas Sidik, Kepala Suku Raja Ampat Manokwari, Yakob Yapen.

Kepala Suku Flobamora Kabupaten Manokwari, Clinton Tallo, Ketua Kerukunan Sulawesi Tenggara, Hj. Kalik, Kepala Suku Arfak Turunan Barend Mandacan, Karel Mandacan, Kepala Suku Batak J. Nainggolan, Kepala Suku Biak, Abner Korwa, Ketua LMA, Koalisi Merah Putih dan berbagai Ormas yang tergabung dalam Deklarasi tersebut. 

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Sekretaris Kepala Suku Maybrat Manokwari Papua Barat, para Kepala suku meminta Presiden Jokowi dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera merealisasikan Percepatan Pemekaran DOB di Tanah Papua. 

Kami, Aliansi Masyarakat Asli Papua dan Nusantara di Manokwari Provinsi Papua Barat mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU Otonomi Khusus Nomor 2 tahun 2021 tenteng Perubahan Kedua UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua karena akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat di Tanah Papua. Kami mendukung rencana percepatan pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat karana itu merupakan program strategis nasional berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Kami minta kepada Bapak Presiden Jokowi dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera merealisasikannya karena melalui pendekatan pemekaran akan mengakselerasi pembangunan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan serta memperpendek rentang kendali pembangunan kepada masyarakat di wilayah Papua dan Papua Barat. 

Mereka menyebut rencana pemekaran Papua sesuai amanat pasal 76 ayat 1, 2 dan 3 UU nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU nomor 21 tahun 2021 tentang Otsus Papua telah melegitimasi Rencana DOB di Tanah Papua, bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. 

Terakhir, para Kepala Suku  yang tergabung dalam Aliansi masyarakat asli Papua dan Nusantara mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia segera menetapkan RUU DOB di Tanah Papua menjadi UU agar peningkatan pendidikan, kesehatan, peluang kesempatan kerja, peningkatan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi ekonomi daerah, dan pertumbuhan kehidupan demokrasi dapat diwujudkan demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Aspirasi tersebut diserahkan kepada Perwakilan Pemerintah Papua Barat yang diwakili oleh Perwakilan MRP Papua Barat dari Pokja Agama. 

Para kepala Suku dan Pimpinan Ormas juga mengantar lampiran aspirasi pernyataan sikap tersebut kepada Penjabat Gubernur Papua Barat di Kediaman Gubernur di Kompleks Susweni Manokwari. 


Berita Terkait