LMA Beri Sinyal Tuntutan Adat Jika FO Tidak Hargai Perjuangan BMP Terkait Wakil Ketua IV DPR Papua Barat

Oleh Redaksi

14 June 2022 13:11 1133 VIew

''Ketua LMA Papua Barat, Maurits Saiba, dan Panglima Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw''

Manokwari, arfaknews - Lembaga Masyarakat Adat ( LMA) Papua Barat beri sinyal adanya tuntunan Adat yang akan menyertai pemilihan Wakil Ketua IV DPRD Papua Barat. 

Hal itu diungkapkan ketua LMA Papua Barat, Maurits Saiba, S.ST saat diwawancarai media ini, selasa 14 Juni 2024. Maurits menjelaskan kursi otsus merupakan hasil kerja keras Barisan Merah Putih sehingga penghargaan mesti diberikan kepada Barisan Merah Putih namun jika 11 anggota Fraksi Otsus ngotot untuk jadi Wakil ketua IV DPRD Papua Barat maka akan berdampak pada tuntutan adat. 

"Saya pikir kursi otsus ini kursi Adat. Maka sebagai anak - anak Adat, mesti tahu menghargai siapa yang bikin kebun. Tolong beri kesempatan kepada mereka yang bikin kebun, nanti periode berikut baru yang lain,"tegas Saiba kepada media ini.

Saiba menjelaskan LMA ingin DPR Otsus memberikan kesempatan kepada Barisan Merah Putih sebagai penghargaan atas perjuangan mereka. Saya punya keluarga korban dari perjuangan itu, istri meninggal karena tinggal di Jakarta urus barang ini. Jadi kalau ada yang mau ngotot untuk jadi Wakil Ketua IV,  nanti kami tuntut bayar adat,"tegas Saiba. 

"Kalau mau coba - coba, nanti kami tuntut bayar adat. Kami tidak main - main. Kamu yang lain berjuang kapan, tolong hargai perjuangan Barisan Merah Putih. Kalau mau paksakan, kamu siap bayar. Kalian 10 orang harus bayar kepada Merah Putih, jangan main - main. Anak adat harus tahu adat,"ujar Saiba. 

Maurits menambahkan kursi otsus merupakan wahana masyarakat adat, karena itu jangan terlau banyak mekanisme yang bikin ribet. 

"Jangan terlalu ribet dengan mekanisme. Kalau mau  pakai mekanisme, silahkan pakai Kursi Pemilihan, biar kalian berdebat dengan mekanisme. Ini kursi Otsus. Kursi adat, jadi mari kitorang saling menghargai," paparnya. 

Saya minta 11 orang anggota DPRD Fraksi Otsus Papua Barat, kita beri penghargaan kepada Barisan Merah Putih atas perjuangan mereka hadirkan kursi otsus. Jika tidak maka 11 anggota DPRD Fraksi Otsus harus kompensasi dan bayar adat kepada Barisan Merah Putih,"tandasnya.

Senada, Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw menambahkan Koalisi Merah Putih akan mengambil langkah tegas  menuntut 11 anggota Fraksi Otsus jika tak mengindahkan tuntutan Barisan Merah Putih. 

"Ketua Gerda Merah Putih, Samuel Mandowen dan Sekretaris Barisan Merah Putih Leo Tuturop serta Koalisi Merah Putih, kami beri waktu 2 x 24 Jam kepada Fraksi otsus untuk ambil sikap, Jika tidak kami palang kantor sampai waktu yang tak ditentukan. Ada yang mau buka, silahkan bayar Adat,"tegas Panglima Parjal. 

Kami Koalisi Merah Putih terdiri dari Barisan Merah Putih, Garda Merah Putih, Laskar Merah Putih, Gerakan Merah Putih, LMA Papua Barat dan Parjal Papua Barat siap palang Kantor DPR Papua Barat. Ada yang mau main -main siap bayar Adat,"tukasnya.


Berita Terkait