Ketua MRPB Soroti Perdasi Perekrutan Calon Anggota MRP Papua Barat

Oleh Redaksi

18 June 2022 20:12 826 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, SE''

Manokwari, arfaknews - Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Maxsi Ahoren menyoroti Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat terkait perekrutan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. 

Maxsi menyebut Perdasi yang diusung Biro Hukum dan DPRD Papua Barat tersebut memiliki sejumlah kelemahan yang bisa berpotensi gugatan hukum ketika diterapkan. Disisi lain, Maxsi juga menyebutkan salah satu Ormas tertentu dalam Perdasi tersebut berpotensi menciptakan gap (perpecahan) dalam elemen masyarakat Adat. 

Ahoren mempertanyakan eksistensi 3 Calon Panitia Seleksi yang diusung mewakili unsur Kejaksaan, Kepolisian (Polri) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).
 
"Pertanyaannya, kenapa tidak libatkan MRP, sementara libatkan LMA. Harusnya libatkan MRP sebagai sebagai representasi masyarakat adat dalam Pemerintah. Nanti MRP yang membuka memberikan rekomendasi kepada masyarakat adat melalui elemen masyarakat Adat yang ada untuk menjadi Panitia  Seleksi. MRP bisa tunjuk LMA, atau DAP atau elemen masyarakat Adat lainnya untuk mewakili masyarakat Adat dalam Pansel. Tapi kalau sudah seperti ini, kami menduga ada tendensi tertentu dan bisa berpotensi terjadi gugatan hukum dikemudian hari,"kata Maxsi ketika diwawancarai media ini, Sabtu (18/6/2022).

Menurutnya, ketimbang DAP dari LMA. Pasalnya, Dewan Adat Papua memiliki sejarah panjang yang melahirkan Otonomi Khusus Papua.  Karena itu, jika hanya melibatkan LMA tanpa melibatkan DAP maka Pemerintah sengaja membuat konflik diantara sesama elemen masyarakat Adat.

"Saya berharap teman - teman di Biro Hukum dan DPRD harus jeli melihat masalah ini. Jangan bikin orang Papua dan orang Papua baku ribut soal masalah ini. Jangan bikin sesama Elemen Masyarakat Adat saling ribut dengan masalah ini," ujarnya. 

Jangan libatkan salah satu Elemen saja, nanti bisa menciptakan ketersinggungan dan perpecahan dalam tubuh elemen masyarakat Adat. Atas dasar apa, LMA disebutkan dan dimasukan dalam Pansel,? Tanya Maxsi sembari meminta Biro Hukum dan DPRD Papua Barat untuk merubah naskah Perdasi tersebut. 

Saya harap masukan MRP nanti MRP yang rekomendasikan elemen masyarakat adat baik DAP atau LMA atau komponen masyarakat adat lainnya untuk menunjuk salah satu orang sebagai representasi masyarakat adat dalam Panitia Seleksi,"harapnya. 

Ketua MRP Papua Barat juga meminta PJ Gubernur Papua Barat untuk meninjau kembali rancangan Peraturan Daerah terkait Perekrutan Calon Anggota MRP Papua Barat. 

"Saya minta Bapak PJ Gubernur tinjau kembali Raperdai tentang Pengangkatan Calon Anggota MRP Papua Barat. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat pernah digugat dan kalah terkait mekanisme dan tatacara pemilihan Calon Anggota MRP. Jangan sampai Perdasi yang dibuat menjadi cela hukum untuk saling gugat menggugat dalam proses perekrutan nanti.

Saya harap Bapak PJ Gubernur melihat masalah ini, dan melibatkan para ahli Hukum untuk meninjau masalah ini secara baik. Jangan sampai Perdasi sudah disahkan, ketika dijalankan membuka cela Hukum untuk proses gugat menggugat. 

Ketua MRP Papua Barat juga mempertanyakan alasan Biro Hukum menggunakan prodak hukum Perdasi sebagai Dasae Hukum dalam Perekrutan Calon MRP. 

Kami lihat ada terjadi kesalahan terkait dengan dasar hukum yang digunakan. Masa Perekrutan Calon Anggota DPR Fraksi Otsus menggunakan produk Hukum Perdasus, sementara MRP gunakan Perdasi. Padahal dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001 pasal 19 cukup jelas bahwa dalam keanggotaan dan jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua  selanjutnya diatur melalui Perdasus bukan Perdasi. Nanti tata cara pelaksanaannya yang akan diatur melalui Perdasi. 

Jangan kita membuat cela hukum untuk proses gugat menggugat di kemudiaan hari. Saya lihat  banyak cela hukum dari Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dibuat ini. 

Apalagi hanya 3 orang sebagai Pansel, yang berasal dari Unsur Polri, Kejaksaan dan LMA. Kenapa tidak libatkan masyarakat Adat dari masing - masing daerah, nanti setelah naik ke tingkat Provinsi baru Kejaksaan dan Polisi dilibatkan sebagai Pansel di tingkat Provinsi,"tukasnya. 


Kami berharap sebelum disetujui dan disahkan salinan tolong dibagikan kepada semua stakeholder untuk meminta saran dan masukan guna memperkaya isi Ra Perdasi/Perdasus tersebut. 

Tolong libatkan semua stakeholder, jangan DPRD dan Biro Hukum jalan sendiri. Libatkan semua stakeholder termasuk Para Bupati dan walikota Kota dalam memberi saran dan masukan terkait Ra Perdasi/Perdasus. Walaupun nanti ada konsultasi publik, tetapi setidaknya sebelum konsultasi publik, dalam proses penyusunan draft, sudah minta masukan dan saran dari Para Stakeholder termasuk MRP agar benar - benar produk Hukum yang dibuat tidak bertentangan bahkan berpotensi gugatan hukum jika diterapkan,"tandasnya.


Berita Terkait