Alasan Kesejahteraan, Pemilik Hak Ulayat Geruduk Kantor Bupati Manokwari Tolak Penutupan Tambang Rakyat Ilegal

Oleh Redaksi

22 June 2022 09:12 868 VIew

''Masa pemilik Hak Ulayat saat gelar Aksi Demo Damai di Kantor Bupati Kabupaten Manokwari, Selasa (21/6/2022) ''

Manokwari, arfaknews - Masyarakat Pemilik Hak Ulayat yang berasal dari wiyalah Wasirawi, Waramui, Warmomi, Kali Kasih, Meyof, Wariori dan Meimas Distrik Masni Kabupaten Manokwari Geruduk Kantor Gubernur Papua Barat dan Kantor Bupati Manokwari minta pemerintah legalkan izin usaha pertambangan rakyat di Sungai Warior Distrik Masni Kabupaten Manokwari. 

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari untuk tidak menutup tambang Rakyat di Distrik Masni Kabupaten Manokwari. Menurut mereka, dengan dibukanya aktivitas tambang Rakyat di daerah itu sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ketua LMA Distrik Masni, Solemen Manseni mengatakan kami masyarakat menyesal dan bertanya untuk apa hadirnya pemerintah namun tidak memperhatikan dan memperjuangkan hak - hak masyarakat. 

Kenapa Bupati Manokwari mengambil keputusan dengan menteri untuk menutup tambang rakyat. Padahal dengan adanya tambang ini, kami rakyat yang ada di daerah pedalaman, di gunung - gunung ini bisa merasakan kesejahteraan. 

Kami  menyesal dan karena tindakan Bupati sangat merugikan kita.  Kami tolak dan protes kenapa Pemerintah Daerah ambil langkah sepihak tutup tambang Rakyat. Kalau Pemerintah mau ambil langkah begitu, harus undang semua pemilik hak ulayat semua hadir baru ambil keputusan menutup tambang rakyat. 

Atas kekecewaan itu, masyarakat bakal mengambil langkah protes dengan menutup akses jalan trans Manokwari - Sorong menunggu jawaban resmi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. 

Kami beri waktu 1 minggu, menunggu jawaban pemerintah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat jika tidak ada jawaban, kami palang jalan trans Manokwari - Sorong,"tegas Soleman. 

Kami harap pemerintah daerah harus punya hati, punya mata dan punya telinga  untuk mendengar, suara masyarakat kecil yang sudah hidup susah ini. 

Jangan bikin kita tambah susah lagi. Hari ini kita punya hak ulayat, kita punya tambang, kita harap kalian (Pemerintah) bisa bantu kita untuk kelola agar kita lagi bisa merasakan kesejahteraan itu,"harapnya.

Mereka juga menolak adanya investor besar (pemodal besar) yang masuk kelola tambang Emas di Wasirawi Manokwari maupun di Pegaf. Masyarakat menginginkan agar mereka sendiri yang mengelola tambang mereka melalui Izin Usaha Pertambangan Rakyat sehingga masyarakat sendiri merasakan kesejahteraan. 

Disisi lain, mereka menaruh harapan dan kepercayaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat untk mengurus Izin Usaha Tambang Rakyat. 

"Kita sudah sampaikan aspirasi izin usaha tambang Rakyat berulang kali. Kalian suruh kita buat koperasi, buat perusahaan, tapi pemerintah belum urus kita punya izin usaha tambang Rakyat. Kami harap pemerintah bantu kami urus izin usaha tambang Rakyat biar masyarakat lagi bisa merasakan mereka punya kekayaan,"pintanya.

Aspirasi masa pemilik hak ulayat yang berasal dari wilayah Wasirawi, Waramui, Warmomi, Kali Kasih, Meyof, Wariori dan Meimas menyerahkan tuntutan pernyataan sikap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari,diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Manokwari. 

Masa juga melakukan aksi demo damai ke Kantor Gubernur Papua Barat meminta Gubernur Papua Barat untuk melegalkan izin usaha Tambang Rakyat di Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak. 

Aspirasi mereka diterima secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur, Roberth Rumbekwan. Rumbekwan berjanji akan menyerahkan aspirasi kepada PJ Gubernur Papua Barat. 


Berita Terkait