Dewan Adat Papua Minta PJ Gubernur Waterpauw Tinjau Kembali Perdasi Pengangkatan MRPB

Oleh Redaksi

30 June 2022 12:08 424 VIew

''Foto Pengurus DAP Wilayah III Doberai''

Manokwari, arfaknews - Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai minta Penjabat Gubernur Papua Barat meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi tentang pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat.

Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Ketua I Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Ronald Kondjol kepada media ini, Kamis (30/6/2022).

Kondjol menerangkan Perdasi yang diusung DPR Papua Barat dan Biro Hukum Pemprov Papua Barat terkait pemilihan Calon Anggota MRP terkesan tendensius dan tidak transparan kepada masyarakat Adat.

"MRP ini representasi kultur masyarakat Adat dalam pemerintah karena itu jika ada kebijkan terkait MRP maka perlu mendengar saran dan masukan dari masyarakat Adat. Bukan bikin barang diam - diam"kata Ronald menyoroti Isi Perdasi Pemilihan Calon Anggota MRP Papua Barat.

Wakil Ketua I DAP Doberai ini menjelaskan selama ini pihaknya tidak tahu tidak libatkan dalam penyusunan draft Perdasi Pemilihan Calon MRP Papua Barat.

Kami DAP sendiri tidak pernah dilibatkan. Draft nya saja, kami tidak tahu, kapan ada konsultasi publik, kapan dibahas dan kapan disahkan, dengar - dengar barang sudah dikirim ke Kemendagri untuk registrasi.

Terus, ujar dia dalam Peraturan tersebut panitia pemilihan dibagi menjadi panitia seleksi di tingkat Provinsi yang bertugas menyeleksi Calon Anggota MRP Perwakilan unsur Agama.

Dan, Panitia Seleksi di tingkat Kabupaten/Kota bertugas menggelar seleksi untuk calon MRP perwakilan unsur Adat dan Perempuan.

Parahnya lagi, Panitia seleksi hanya terdiri dari unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan dan unsur Ormas LMA tanpa melibatkan partisipasi masyarakat Adat secara penuh.

Dulu kami bikin DAP di tingkat Daerah dan wilayah karena kepala suku hanya memiliki legitimasi di tingkat Suku, sementara ke tingkat Daerah cakupannya lebih luas, karena itu para kepala suku harus berkoalisi menjadi kepemimpinan kolektif menjadi Dewan Adat.


DAP sendiri memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang dan melahirkan otonomi khusus Papua melalui UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dari DAP ini maka lahir model pemerintahan khusus dengan mengakomodasi partisipasi masyarakat Adat dalam Pemerintahan melalui Lembaga MRP. Karena itu, jika hanya melibatkan Ormas LMA maka terkesan mengekang partisipasi masyarakat Adat, para kepala - kepala suku yang terakomodasi dalam DAP untuk mencari, memilih calon - calon terbaik dari masyarakat Adat masuk MRP.

Kami tolak, jika Pansel di tingkat Daerah hanya melibatkan Kepolisian, Kejaksaan dan LMA. Kebijakan ini bisa menciptakan konflik di tingkat masyarakat adat. Kami minta Bapak PJ Gubernur untuk meninjau kembali Perdasi pemilihan MRP Papua Barat,"harap Ketua Dewan Adat Papua Kabupaten Sorong Selatan ini. 

Sebelumnya dalam keterangan Pers dari Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Karel Murafer pada tanggal 21 Juni 2022 mengungkap dari 23 Raperdasi/ Raperdasus yang diajukan kepada Mendagri, 7 Raperdasi diantaranya telah mengantongi nomor registrasi, salah satunya terkait peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat. 


Berita Terkait