SAPMA Pemuda Pancasila Minta PJ Gubernur Waterpauw Akomodir Honda Menjadi CPNS Sesuai Massa Abdi

Oleh Redaksi

05 July 2022 21:08 554 VIew

''Romanus Hegemur, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Papua Barat''

Manokwari, arfaknews - SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Papua Barat Desak Pemerintah Provinsi Papua Barat perhatikan nasib para Tenaga Honorer di Lingkungan Pemprov. Papua Barat

"Kami minta Bapak Pj. Gubernur untuk perhatikan nasib  1002 Orang tenaga honorer di tahun 2013 yang sudah melakukan pemberkasan sejak bulan Januari 2021 namun belum diangkat hingga saat ini," Kata Romanus Hegemur, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Papua Barat melalui realis kepada Media ini, Selasa (5/7/2022). 

Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Provinsi Papua Barat ini mengungkap aksi  pemalangan dan pembakaran Ban  di depan kantor BKD Provinsi Papua Barat Barat pada tanggal 28 Juni 2022 kemarin adalah bentuk protes dari para Honorer yang berupaya mencari keadilan kepada Pemerintah. 

Aksi pembakaran Ban beberapa waktu lalu adalah aksi yang dilakukan oleh Tenaga Honorer yang memperjuangkan nasib mereka yang belum diselesaikan hingga saat ini. Pasalnya, pemerintah hanya mengakomodir 512 tenaga Honorer menjadi CPNS. 

Padahal, kata dia sebelumnya sebanyak 1002 Orang tenaga honorer di tahun 2013 yang sudah melakukan pemberkasan sejak bulan Januari 2021 untuk diangkat sebagai CPNS sesuai dengan kuota yang diumumkan oleh Gubernur Papua Barat sebelumnya dengan jumlah kuota Honorer sebanyak 1002 Orang yang sampai saat ini belum di diangkat menjadi CPNS.


Kami Pemuda Pancasila meminta perhatian serius dari Bapak Pj. Gubernur Papua Barat untuk tegas pada OPD terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat untuk segera mengakumodir dan melakukan verifikasi data Honorer sehingga dapat diketahui mana yang sudah lama mengabdi dan baru mengabdi sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Permintaan mereka (Honorer) sederhana, tetapi selalu diabaikan akhirnya mereka melakukan aksi- aksi yang justru mengganggu jalannya roda pemerintahan apa lagi sampai mengarah pada hal- hal yang tidak kita inginkan, anarkis dan lain- lain. Apa lagi sampai membuat pernyataan- pernyataan yang justru ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal inilah yang saya ingatkan, mari jaga keutuhan negara ini bersama.

Kami harap bagian ini perlu diperhatikan, jangan sampai yang diakomodir karena memiliki kedekatan kekeluargaan dengan pejabat terkait sehingga mengabaikan  mereka yang telah lama mengabdi sebagai Honorer. 

Kami harap, Bapak PJ Akomodir pengangkatan Honorer sesuai masa abdi agar tidak menciptakan ketidakadilan diantara honorer,"harap dia.


Berita Terkait