MRPB Usul Sejumlah Hal Saat Pertemuan Dengan Wamendagri Di Jakarta

Oleh Redaksi

15 July 2022 00:12 704 VIew

''Pertemuan MRP Papua Barat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo di Jakarta pada 30 Juni 2022 lalu. ''

Manokwari, arfaknews - Majelis Rakyat Papua Barat mengusulkan sejumlah hal kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jhon Wempi Wetipo di Jakarta pada beberapa pekan lalu. 

Ketua MRP Papua Barat, Maxai Nelson Ahoren yang ditemui media ini, Kamis (14/7/2022)  menerangkan MRP  mengusulkan sejumlah hal saat lakukan pertemuan dengan Wakil Mendagri di Jakarta pada Kamis 30 Juni 2022 lalu.

Agenda kemarin saat pertemuan dengan Wakil Mendagri, kita minta agar ada kebijakan afirmatif terkait sekolah - sekolah kedinasan bukan saja afirmasi sekolah IPDN, Akmil, Akpol dan CPNS. Tetapi ada sekolah - sekolah kedinasan lainnya yang kami nilai tidak ada keterbukaan informasi yakni sekolah Kementerian Keagamaan, Kemenkumham, Kementerian  Keuangan dan Statistik. 

"Kami minta agar ada keterbukaan seperti sekolah STPDN. Kami minta bapak Mendagri untuk membuka secara umum kepada kami di Provinsi Papua Barat agar ada peluang kepada anak - anak Papua untuk mengisi sekolah kedinasan itu," usul dia. 

Tak hanya itu, melalui pertemuan tersebut, MRPB juga meminta tambahan kuota untuk afirmasi seleksi IPDN. 

"Kita lihat permintaan sekolah STPDN (IPDN) di Papua Barat ini cukup tinggi, sementara kuotanya terbatas, karena itu kita minta ada tambahan Kuota Khusus. Dari 39 Kuota reguler ini, kita minta tambahan 30 kuota afirmasi Otsus penerimaan berikutnya. 

"Dalam waktu dekat, kita akan pertemuan dengan Wakil Menteri Mendagri lagi untuk memfollow up hasil pertemuan kita,"ungkap Maxsi.

Selain itu, Maxai menambahkan pihaknya disarankan untuk membuat regulasi yang bisa mengkover  calon - calon peserta yang mau seleksi sekolah - sekolah kedinasan, agar ada proses perencanaan, persiapan hingga penganggaran yang terstruktur untuk membiayai SDM Papua di sekolah - sekolah kedinasan tersebut. 

"Kita harus siapkan regulasi untuk mengkover SDM kita secara khusus di sekolah - sekolah kedinasan, baik STPDN, Akpol, Akmil, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Keagamaan dan lain - lain sehingga proses persiapan hingga pembiayaan diatur melalui Perdasi/perdasus. 

"Melalui regulasi tersebut, sudah ada persiapan yang matang melalui bimbingan belajar atau kursus sehingga saat mengikuti seleksi nanti, para peserta sudah dipersiapkan,"sarannya.

Selanjutnya, agenda lain yang diusulkan MRP terkait Follow UP Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. 

Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren menerangkan PP 54 telah disahkan Pemerintah sejak tahun 2004 namun hingga kini belum diregistrasikan sehingga belum berkekuatan hukum untuk dijalankan. 

PP 54 sudah disahkan. Namun nomor serinya belum dikeluarkan oleh Kemendagri, sehingga belum bisa digunakan. Dalam PP tersebut telah mengatur mekanisme dan tata cara pemilihan Calon Anggota MRP. 

"Kita minta Wamendagri Follow up kembali PP 54 tahun 2004 dan terbitkan nomor serinya sehingga ada cantolan hukum yang bisa digunakan untuk memilih Calon Anggota MRPB yang baru,"tukas Maxsi. 

Selain itu, MRP juga mengusulkan terkait Carateker Bupati Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat dan Wali Kota Sorong. Walaupun sesuai  tupoksi, kewenangan tersebut ada pada Gubernur yang akan mengusulkan kepada Mendagri. 

"Dalam usulan kemarin, MRP meminta kepada Mendagri untuk mendengar saran dan masukan terkait pejabat Carakteker Bupati dan Walikota di daerah termasuk aspirasi dari masyarakat biar ada partisipasi publik dalam mendukung roda pemerintahan di daerah,"ujarnya. 

Terakhir, MRP Papua Barat juga mengusulkan kepada Wamendagri untuk memperhatikan usulan pemekaran dari Papua Barat. 

Kami sampaikan kepada Wakil Mendagri untuk memperhatikan aspirasi DOB dari Papua Barat. Masa Papua dapat 3 DOB, kalau bisa di Papua Barat dapat 1 DOB atau DOB Papua Barat Daya. Nant Provinsi Selatan Bomberai, diatur kemudian"tukas Maxsi

Menutup pertemuan tersebut, Ketua MRP Papua Barat melaporkan stabilitas pembangunan di Provinsi Papua Barat yang sudah berjalan aman, dan kondusif dibawa kepemimpinan Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat.


Berita Terkait