Besok, DPRPB Serahkan 21 Perdasi/Perdasus Untuk Mendapat Pertimbangan Dan Persetujuan MRPB

Oleh Redaksi

18 July 2022 23:12 898 VIew

''PJ Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw Dan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor saat Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Sidang II tahun 2022.''

Manokwari, arfaknews -  Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat segera menyerahkan 21 Rancangan Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi untuk mendapat pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Barat.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor saat diwawancarai Wartawan usai Pembukaan Rapat Paripurna Terkait Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Masa Sidang II Tahun 2022 di Manokwari, Senin (18/7/2022).

Wonggor mengatakan setelah pihak eksekutif dan legislatif membahas rancangan peraturan daerah maka selanjutnya akan meminta pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Sesuai amanat UU setelah pembahasan eksekutif dan legislatif maka akan ada pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua, terutama Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Besok (19/7/2022) kita sudah serahkan kepada MRP Papua Barat untuk minta pertimbangan dan Persetujuan MRP terhadap Raperdasi/Perdasus,"kata Wonggor

Selanjutnya, Wonggor mengharapakan peraturan yang telah mendapat persetujuan bersama pemerintah untuk segera dirampungkan dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Secara aturan kita diberikan batas waktu sampai hari Rabu [besok] karena itu kita mengejar waktu yang ada. Pimpinan dan Anggota DPR kita akan bekerja keras untuk meneruskan apa yang menjadi amanat dari UU nomor 21 tahun 2001 melalui Perubahan UU nomor 2 tahun 2021 dan turunannya PP 106 dan 107 untuk segera kita genjot, untuk membuat Perdasi dan perdasus di Provinsi Papua Barat,"terangnya.

Rapat Paripurna DPR Papua Barat tahun 2022 membahas dan menetapkan 21 Peraturan Daerah yang terdiri dari 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dan 8 peraturan daerah Khusus.

Berikut 13 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yang disetujui DPR Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat yakni;
1. Raperdasi tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua Barat
2. Raperdasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Raperdasi tentang Tata Cara Rekrutmen Politik
4. Raperdasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Papua Barat
5. Raperdasi tentang Pengangkatan P3K Menjadi ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat
6. Raperdasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Raperdasi tentang Penempatan Penduduk Transmigrasi Nasional
8. Raperdasi tentang Rencana Induk Pembangunan Perindustrian Provinsi Papua Barat tahun 2022-2042
9. Raperdasi tentang Peningkatan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Program Gizi Penduduk di Papua Barat
10. Raperdasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
11. Raperdasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Pembiayaan Kepolisian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Papua Barat
12.Raperdasi tentang Perlindungan, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Orang Papua
13. Raperdasi tentang Pelaksanaan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri

Sedangkan 8 Raperdasus yang disetujui Pemprov Papua Barat dan DPR Papua Barat yakni;
1. Raperdasus tentang Keanggotaan dan Jumlah, Tugas dan Kewenangan, serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (MRP)
2. Raperdasus tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik
3. Raperdasus tentang Orang Asli Papua
4. Raperdasus tentang Perguruan Tinggi Swasta
5. Raperdasus tentang Dana Abadi
6. Raperdasus tentang Pertambangan Rakyat
7. Raperdasus tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua Bidang Ekonomi Kreatif
8. Raperdasus tentang Penanganan Khusus bagi Pengembangan Suku-suku yang Terisolasi, Terpencil, dan Terabaikan di Provinsi Papua Barat.

Dari 21 Perdasi/Perdasus ini, 15 diantaranya adalah usulan Pemprov Papua Barat dan 6 diantaranya adalah usulan inisiatif DPR Provinsi Papua Barat.


Berita Terkait