21 Perdasi/Perdasus Disahkan, DPRPB Subut Perda Tambang Rakyat, PT. Swasta Dan Pegawai Honorer Jadi Perhatian Serius

Oleh Redaksi

20 July 2022 18:12 527 VIew

''Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Samsuddin Seknun saat Dampingi PJ Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw usai Pembukaan Sidang Paripurna DPRPB, Senin (18/7/2022) kemarin ''

Manokwari, arfaknews - DPR Papua Barat dan Pemprov Papua Barat secara resmi telah mengesahkan 21 Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua Barat dalam Sidang Paripurna DPR Papua Barat Masa Sidang II dalam rangka pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat, Selasa (19/7/2022).

Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun yang ditemui media ini, membeberkan alasan kongkrit dibalik perjuangan DPRPB untuk genjot sejumlah Perdasi/perdasus usulan inisiatif DPRPB.

Syamsuddin menerangkan sebanyak 46 usulan inisiatif Eksekutif. Dari  usulan eksekutif tersebut diketahui bahwa beberapa telah dibahas dalam Propemperda 2021  maka dikeluarkan. 

Dalam waktu 3 minggu kami kerja keras menyelesaikan pembahasan ini bersama - sama dengan biro hukum Pemprov Papua Barat dan beberapa OPD teknis yang membidangi perdasi/perdasus. Setelah dilakukan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif maka diputuskan hanya  21 usulan Raperdasi/raperdasus yang merupakan inisiatif DPR maupun inisiatif eksekutif.

Dia mengungkap dalam pembahasan tersebut  ada beberapa Perdasi/perdasus yang menjadi fokus pembahasan dan perhatian serius dari DPR Papua Barat diantaranya Raperdasi tentang Pengangkatan P3K Menjadi ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Raperdasus tentang Perguruan Tinggi Swasta dan Raperdasus tentang Pertambangan Rakyat.

Syamsudin menerangkan alasan dibalik DPRPB mendorong Raperdasi pengangkatan Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena aspirasi para Honorer 512 yang tidak terima atas nasib mereka sebagai Pegawai P3K.

Pasalnya, dari 512 Honorer ada yang bekerja bersamaan dengan lahirnya Provinsi Papua Barat dan adapula yang sudah bekerja selama belasan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer. Mereka ingin menjadi pegawai ASN namun karena pemerintah berlakukan moratorium formasi  CPNS sehingga nasib mereka terkatung - katung.

Saat pemerintah membuka formasi CPNS, usia mereka sudah melewati syarat sehingga tidak bisa diakomodir sebagai CPNS. Sementara, kebanyakan para honorer yang diakomodir jadi CPNS adalah para honorer muda yang baru bekerja di   dibawa 3 - 4 Tahun. Hal ini membuat adanya unsur diskriminasi dan ketidakadilan antara Honorer yang sudah mengabdi belasan tahun dan yang baru mengabdi dibawa  4 tahun.

Karena itu DPR melihat bahwa perlu untuk membuat Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) untuk mengakomodir para Honorer yang sudah bekerja belasan tahun di Pemprov Papua Barat untuk diakomodir menjadi CPNS.

"DPR melihat bahwa Perdasi pengangkatan Honorer 512 itu menjadi salah satu usulan inisiatif dan Perhatian Serius DPRPB,"kata dia.

Raperdasus yang berikut yang menjadi fokus DPRPB adalah Bantuan Biaya Operasional kepada Perguruan Tinggi Swasta di Papua Barat. Syamsuddin memaparkan,  alasan logis dibalik Perdasus tersebut  ialah  banyak anak - anak Papua yang bersekolah di Perguruan Tinggi Swasta namun tidak didukung oleh biaya dan fasilitas pendidikan yang sama seperti Perguruan Tinggi Negeri yang dibiayai oleh APBN.

"Kami DPR merasa bahwa raperdasus ini penting untuk mendorong dan mendukung cita - cita anak - anak asli Papua yang berstudi di Perguruan tinggi swasta. Hal inilah yang menjadi alasan DPRPB mendorong  Raperdasus tersebut sebagai skala prioritas yang dibahas,"ujarnya.

"Harapan kami adalah setelah Raperdasus ini mendapat nomor registrasi dan diundangkan dalam lembaran daerah maka kampus - kampus swasta yang selama ini telah melahirkan SDM untuk Papua Barat akan bersaing dengan perguruan tinggi Negeri di Tanah Air," sambungnya.

Masalah yang berikut adalah Pertambangan Rakyat di Papua Barat. Alasan dibalik DPRPB mendorong Perdasus Pertambangan Rakyat karena berbagai aspirasi masyarakat Papua, dan upaya untuk melindungi masyarakat Adat dari para cukong.

Disisi lain, berawal dari kecelakaan maut di Pegaf yang menelan belasan nyawa manusia membuka mata semua Anggota Dewan yang terhormat untuk mencari formula yang tepat dalam membentengi den melindungi dan memberikan asas manfaat kesejahteraan kepada masyarakat adat Papua.

Disisi lain, Perdasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Barat telah memberikan batasan terhadap Wilayah - wilayah Cagar Alam dan  Konservasi untuk dilindungi, namun kondisi Papua memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

"Pemilik hak Ulayat di Papua secara adat memiliki legalitas diatas tanah Ulayat walaupun areal tersebut dilindungi oleh UU karena statusnya sebagai area konservasi cagar alam dan sebagainya. Karena itu DPRB mencari formula melalui regulasi daerah menata pengelolaanya sehingga tidak berdampak terhadap cagar alam tetapi memberikan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,"beber Syamsuddin.

Puji Tuhan, Alhamdulillah tadi telah disetujui oleh fraksi - fraksi DPRPB dan sudah disahkan. Setelah disahkan, kemudiaan akan lakukan harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu DPR bersama Pemprov Papua Barat juga perlu melakukan komunikasi dengan kementerian teknis lainnya terkait rujukan - rujukan hukum terhadap pasal - pasal dalam 21 produk Perdasi/ perdasus tersebut,"terangnya.

Dari 21 Perdasi/Perdasus ini, 15 diantaranya adalah usulan Pemprov Papua Barat dan 6 diantaranya adalah usulan inisiatif DPR Provinsi Papua Barat.

Berikut 13 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yang disetujui DPR Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni;
1. Raperdasi tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua Barat
2. Raperdasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Raperdasi tentang Tata Cara Rekrutmen Politik
4. Raperdasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Papua Barat
5. Raperdasi tentang Pengangkatan P3K Menjadi ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat
6. Raperdasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Raperdasi tentang Penempatan Penduduk Transmigrasi Nasional
8. Raperdasi tentang Rencana Induk Pembangunan Perindustrian Provinsi Papua Barat tahun 2022-2042
9. Raperdasi tentang Peningkatan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Program Gizi Penduduk di Papua Barat
10. Raperdasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
11. Raperdasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Pembiayaan Kepolisian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Papua Barat
12.Raperdasi tentang Perlindungan, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Orang Papua
13. Raperdasi tentang Pelaksanaan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri

Sedangkan 8 Raperdasus yang disetujui Pemprov Papua Barat dan DPR Papua Barat yakni;
1. Raperdasus tentang Keanggotaan dan Jumlah, Tugas dan Kewenangan, serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (MRP)
2. Raperdasus tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik
3. Raperdasus tentang Orang Asli Papua
4. Raperdasus tentang Perguruan Tinggi Swasta
5. Raperdasus tentang Dana Abadi
6. Raperdasus tentang Pertambangan Rakyat
7. Raperdasus tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua Bidang Ekonomi Kreatif
8. Raperdasus tentang Penanganan Khusus bagi Pengembangan Suku-suku yang Terisolasi, Terpencil, dan Terabaikan di Provinsi Papua Barat.


Berita Terkait