KPU Manokwari Umumkan dan Sosialisasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Oleh Redaksi

30 July 2022 13:09 504 VIew

''KPU Kabupaten Manokwari saat menggelar sosialisasi kepada pimpinan Partai Politik di Kabupaten Manokwari, Sabtu (30/7/2022)''

Manokwari, arfaknews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari melakukan sosialisasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan  Partai Politik Peserta pemilu tahun 2024, yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Manokwari, Sabtu (30/7/2022).

Tahapan tersebut diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, secara khusus diatur Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 serta Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan  Partai Peserta Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe melalui Komisioner KPU Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat,  Aplena A.L Rumaikeuw mengatakan saat ini pihaknya menghadirkan pimpinan partai politik di Kabupaten Manokwari dalam rangka Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.

KPU memaparkan pasal - pasal krusial yang harus diperhatikan dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 dan PKPU 4 tahun 2022, diantaranya jadwal pendaftaran, mekanisme dan tahapan verifikasi serta penetapan partai politik peserta pemilu.

Tahapan pendaftaran telah diumumkan pada 29 Juli 2022. Berikut, rincian jadwal tahapan verifikasi dan penetapan pendaftaran peserta pemilu tahun 2024.

Aplena menerangkan sosialisasi tersebut diikuti oleh partai peserta Pemilu tahun 2019 Yakni PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB,  Demokrat, PKS, PAN, PPP, Perindo, Bekarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda dan PKPI ditambah dengan dua partai baru yakni Partai Ummat dan Partai Prima.

Dalam paparannya, KPU lebih menekankan pada data pemilu dan pemutahiran data pemilu serta tahapan pendaftaran dan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Aplena mengungkap pemilu tahun  2024 berbeda dengan mekanisme pemilu sebelumnya, sebab jika sebelumnya tahapan pendaftaran dan verifikasi dilakukan oleh KPU secara berjenjang namun dalam Pemilu tahun 2024 berbeda. Pendaftaran dan penetapan dilakukan oleh KPU RI sementara KPU secara berjenjang baik KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Mekanismenya, Partai Politik di tingkat pusat akan mendaftar di KPU RI dan dari data tersebut akan digunakan oleh KPU Provinsi dan  Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Ini mekanisme terbaru dari pemilu 2019 lalu," ujar Aplena.

Di samping itu, Aplena menambahkan melalui Putusan MK Nomor 55 tahun 2020 hanya dilakukan verifikasi faktual kepada Partai Non seat di DPR RI.

Semua Partai Politik setelah mendaftar di KPU RI akan dilakukan verifikasi administrasi secara berjenjang baik di tingkat KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara verifikasi faktual hanya diikuti oleh partai non seat di DPR RI dan Partai Politik Baru.

Merujuk kepada putusan MK nomor 55 tahun 2020, hanya 9 partai yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang memiliki kursi legislatif di DPR RI diantaranya Partai PDI - Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Demokrat dan PPP.


Berita Terkait