Proyek Mangkrak, Warga Kampung Dembek Mansel Keluhkan Pembangunan Rumah Ibadah Kepada MRPB

Oleh Redaksi

05 August 2022 09:12 705 VIew

''Foto Bangunan Mangkrak di Kampung Dembek Distrik Momi Waren Kabupaten Manokwari Selatan ''

Manokwari Selatan, arfaknews - Warga Kampung Dembek Distrik Momi Waren Kabupaten Manokwari Selatan keluhkan proyek  Mangkrak, bangunan Rumah Ibadah di Dusun Sompoh Kampung Dembek kepada Majelis Rakyat Papua Barat saat penjaringan aspirasi ke II di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Kamis (4/8/2022).

Luis Ainusi, Kepala Kampung Dembek Distrik Momi Waren meminta MRP Papua Barat menyampaikan keluhan warga terkait bangunan Rumah Ibadah yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat di Kampung Dembek tahun 2018 namun belum diselesaikan hingga tahun 2022.

Ainusi menerangkan rumah ibadah dibangun bersamaan dengan 75 unit rumah warga,  3 kopel bangunan sekolah, 3 kopel rumah guru, 2  Bangunan Pustu, 1 bangunan Balai Pertemuan pada tahun 2018 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sumber dana, katanya dari pusat (APBN) tetapi dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bangunan lain sudah selesai tetapi bangunan Gereja saja yang belum selesai. Mereka (Dinas) bilang Kami (masyarakat) harus buat proposal lagi, tapi kami masih pertanyakan. 

"Kami harap MRP tolong tindaklanjuti usulan Kemi kepada Dinas terkait dan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk selesaikan sebab sampai sekarang masyarakat beribadah di Balai Pertemuan," ungkap Ainusi.

Kepada Media ini, Ketua RT Dusun Sompoh, Enos Inyomusi memaparkan pada tahun 2017 - 2018 pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membangun 75 unit rumah warga tipe 6x7 ditambah dengan 3 kopel bangunan sekolah Dasar, 3 barak rumah guru, 2 buah bangunan Pustu, 1 Balai pertemuan serta 1 buah bangunan Rumah Ibadah berukuran kurang lebih 12x 17 namun yang lain diselesaikan sementara rumah ibadah yang  tidak diselesaikan.

Saat ini warga gunakan Balai pertemuan sebagai tempat ibadah sambil menunggu penyelesaian pembangunan rumah Ibadah. Mereka sudah buat fondasi, susun batu tela setengah, hanya atap bangunan yang tidak diselesaikan. Karena itu, kami harap MRP tolong sampaikan kepada Dinas terkait,"harapnya.

Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan masyarakat telah menyurati MRP dan menyampaikan secara lisan  terkait salah satu bantuan pembangunan rumah Ibadah di Kampung Dembek Momi Waren Manokwari Selatan.

"Masyarakat pertanyakan apakah bangunan gereja masuk dalam RAP Rencana pembangunan atau tidak. Jika tidak, kenapa dibangun, dan jika masuk dalam RAP kenapa tidak diselesaikan. Sayang sekali, sudah bangun setengah dan dibiarkan mangkrak seperti itu," kata Maxsi 

Atas dasar pengaduan itu, lanjut Maxsi  MRP akan menyurati dinas terkait pertanyakan bangunan rumah ibadah mangkrak.  MRP pertanyakan alasan dibalik mangkraknya pembangunan rumah Ibadah tersebut. MRP juga akan menyurati Gubernur Papua Barat sebagai pimpinan tertinggi dari OPD  untuk pertanyakan bangunan tersebut sebab ini salah satu aspirasi masyarakat,"ujarnya.

MRP juga akan menyurati Inspektorat dan BPKP untuk mengevaluasi proyek pembangunan rumah warga bersamaan dengan bangunan sekolah, pustu dan balai Pertemuan berserta Bangunan Ibadah di Kampung Dembek Distrik Momi Waren tahun 2017 - 2018. Menghitung sumber anggaran, nilai anggaran dan progres pekerjaan. 

Jika ada temuan, kami akan tindaklanjuti kepada aparat Penegak hukum untuk memeriksa pihak - pihak yang bertanggung atas pekerjaan tersebut biar masyarakat tidak menjadi korban,"tegas Ahoren.

Sayang sekali, bangunan rumah Ibadah yang sudah dibangun dan terbengkalai seperti itu. Saya minta pihak - pihak yang telah melaksanakan pembangunan ini harus bertanggung jawab agar ada kejelasan kepada masyarakat,"tuturnya menambahkan.

Maxsi juga memaparkan tugas MRP untuk melindungi Manusia Papua dan Tanah Papua. Melindungi Manusia Papua, menyuarakan aspirasi manusia Papua, termasuk mengawal program pemberdayaan, keberpihakan dan perlindungan kepada orang Papua baik program yang bersumber  dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun dana Otsus.

Saya meminta kepada anggota MRP yang telah melakukan penjaringan aspirasi di setiap kabupaten/ kota di Papua Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara baik, jika ada keluhan terkait program yang tidak menyentuh, atau proyek mangkrak agar dilaporkan dan ditindaklanjuti, pasalnya banyak masalah yang dihadapi masyarakat namun masyarakat tidak mengetahui proses pengaduannya.

MRP harus kawal  pembangunan baik program pemberdayaan masyarakat, pembangunan rumah warga, pemberdayaan ekonomi maupun program pemberdayaan kepada Perempuan. MRP wajib  kawal program pembanguan yang dikerjakan untuk memanusiakan manusia Papua,"tandasnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Frederik Saidui yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (5/8) menjelaskan program tersebut lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.

"Ade itu lewat APBN di Disnakertrans Kabupaten, tolong konfirmasi kepada mereka," singkatnya


Berita Terkait