Danrindam XVIII Kasuari dan MRP Cari Solusi Bersama Selesaikan Status Tanah Rindam Di Manokwari Selatan

Oleh Redaksi

06 August 2022 10:09 452 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren bersama Danrindam XVIII/Kasuari, Jumat (5/8/2022)''

Manokwari Selatan, arfaknews - Ketua MRP Papua Barat, Maxsi N. Ahoren dan Anggota MRP Pokja Perempuan, Salomina Inyomusi menggelar  pertemuan dengan Danrindam di Rindam XVIII/ Kasuari Manokwari Selatan, Jumat (5/8/2022). 

Ketua MRP Papua Barat, Maxsi menerangkan pertemuan dengan Danrindam XVIII Kasuari sebagai bentuk tindak lanjut surat dari dari 8 tokoh Adat di Manokwari Selatan terkait status  tanah Rindam XVIII Kasuari di Manokwari Selatan.

Kemarin, dalam reses masyarakat telah menyampaikan tuntutan hak Ulayat tanah Rindam XVIII Kasuari di Momiwaren Manokwari Selatan.  Karena itu pertemuan dengan Danrindam hari ini untuk mendengar langsung tanggapan dari Rindam sekaligus mencari solusi bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut,"kata Ketua MRP saat bertemu dengan Danrindam XVIII Kasuari di Momiwaren Manokwari.

Ketua MRP menerangkan status tanah Rindam XVIII Kasuari perlu diselesaikan sehingga memudahkan Pemerintah dan pihak Pangdam Kasuari untuk membangun berbagai fasilitas pendukung pendidikan TNI di Rindam Kasuari Manokwari Selatan.

"Bagaimana kita mau bangun fasilitas sedangkan tanah sendiri  tidak ada sertifikat. Tanah cukup luas tapi pihak rindam bingung batasnya sampai dimana. Mau bangun masyarakat klaim, karena itu harus diselesaikan. Saya harap status tanah rindam harus diselesaikan agar semua pihak merasa nyaman baik masyarakat adat maupun pihak Rindam XVIII/ kasuari, agar area ini dimanfaatkan  untuk membangun berbagai fasilitas,"jelasnya.

Maxsi  menjelaskan MRP sebagai mandataris kultur mendukung Pemerintah dalam menyediakan fasilitas pembangunan di Daerah. Namun disisi lain, MRP juga harus memperhatikan dan memperjuangkan hak - hak masyarakat Adat sehingga pembangunan di Tanah Papua berjalan dengan baik demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Hasil pertemuan ini akan dibuat dalam bentuk rekomendasi, dan akan diserahkan langsung kepada Bupati Manokwari Selatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, guna menyelesaikan status tanah Rindam XVIII Kasuari,"terangnya.

Putra asli Kabupaten Manokwari ini mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung upaya pembangunan di rindam XVIII Kasuari.

Saya mengajak kita semua mendukung pembangunan dan pengembangan Rindam XVIII Kasuari di Manokwari Selatan. Banyak daerah di Papua Barat yang ingin agar pusat pendidikan Bintara TNI bisa dibangun di daerah mereka, namun peluang itu diambil oleh Mansel. Saya harap hadirnya Fasilitas Rindam ini akan memberikan dampak terhadap pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan, tetapi juga memberikan peluang kepada anak - anak Mansel untuk berkarir dan berkarya menjadi Aparat TNI/Polri. Disisi lain, dengan disiapkan fasilitas yang memadai di Rindam ini, maka anak - anak kita yang mau jadi anggota TNI atau Polri akan berlatih, persiapkan diri lebih baik lagi dengan fasilitas yang ada, agar saat mengikuti seleksi mereka sudah siap.  

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat ini meminta pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Pemprov Papua Barat mendukung pembangunan Rindam Kasuari dengan menyediakan fasilitas pendukung di Rindam Kasuari.

"Saya harap mari kita cari solusi bersama selesaikan dan bangun fasilitas yang memadai dalam Rindam ini sehingga memudahkan adik - adik kita yang akan ikut seleksi Bintara TNI AD T.A 2022. Saya harap mari kita duduk bersama selesaikan masalah ini," tukasnya.

Senada, Komandan Rindam (Danrindam) XVIII/Kasuari Kolonel Inf. Surya Wibawa Suparman  menambahkan pembangunan Rindam di Manokwari Selatan harus disyukuri sama - sama. Pasalnya,  dengan adanya rindam secara tidak langsung akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Ekonomi Daerah. 

Namun dengan kondisi permasalah status tanah Rindam ini, maka diperlukan dukungan dari Pemerintah agar ada legalitas yang benar sehingga TNI bisa membangun fasilitas yang memadai dalam menopang pelatihan dan Pendidikan TNI.

Dia mengakui sertifikat Tanah Rindam juga menjadi salah faktor penghambat pembangunan fasilitas - fasilitas di area Rindam XVIII Kasuari di Manokwari Selatan Papua Barat.

Kita butuhkan sertifikasi untuk membuktikan bahwa status tanahnya tidak bermasalah.   Masalah ini saya sudah sampaikan kepada panglima Kodam XVIII/Kasuari, Pemerintah Daerah dan kepada MRP. Karena itu kami harap, Kita semua harus duduk sama - sama dalam menyelesaikan masalah ini,"tandasnya


Berita Terkait