Parjal Pertanyakan Perdasi/Perdasus Pembiayaan Kepada Kepolisian Di Papua Barat

Oleh Redaksi

10 August 2022 16:12 739 VIew

''Panglima Parlemen Jalanan, Ronald Membieuw''

Manokwari, arfaknews - Parlemen Jalanan Papua Barat pertanyakan 21 Perdasi/ Perdasus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat, terutama sorotan Parjal terkait  Pembiayaan Kepolisian dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw mengatakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang pembiayaan kepolisian dalam bidang kententraman dan ketertiban masyarakat perlu ditinjau kembali, pasalnya Polda Papua Barat dan jajaran Polres di Papua Barat secara berjenjang telah mendapat  alokasi anggaran APBN dalam menjaga Kamtibmas di masyarakat karena itu pasokan Anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu dipertimbangkan kepada sektor lainnya.

"Saya pikir bagian ini harus dikordinasikan dan konsultasikan secara baik. Soal keamanan daerah bukan saja ada kepolisian tetapi ada unsur lainnya seperti Pol - PP, TNI, BIN, Kejaksaan, dan Unsur Ormas. Karena itu, kami protes jika Perdasi hanya mengakomodir salah satu instansi. Apalagi instansi tersebut sendiri merupakan lembaga vertikal yang mendapat suplai anggaran DIPA dari APBN,"tegas Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Papua kepada media ini, Rabu (10/8/2022).

"Parjal juga pertanyakan tentang naskah akademik terkait perdasi Pembiayaan Kepolisian dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Barat. Saya pikir, apa landasan filosofis yang melandasi diterbitkan Perdasi tersebut. Apakah Papua Barat ini masuk kategori daerah rawan, atau gangguan Kamtibmas atau seperti apa, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan secara berkala dalam siklus APBD,"tanya Panglima Parjal. Pasalnya, dalam Naskah Akademik tersebutlah publik akan mendapat gambaran luas terkait alasan pembiayaan dan dukungan anggaran terhadap pembanguan daerah. 

Ronald mengungkap sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2001 pasal 48 ayat 3 secara jelas menjadi rujukan dukungan anggaran kepada Kepolisian, namun  perlu dikordinasikan baik apalagi pembiayaan tersebut bersumber dari anggaran Otsus.

"Memang dalam UU Otsus disebutkan, namun perlu dipertimbangkan baik, sebab masih banyak sektor yang harus diperhatikan. Libatkan semua komponen untuk membahas ini, apalagi dukungan anggaran bersumber dari anggaran Otsus,"tukasnya.

Lebih lanjut,  Ronald membeberkan banyak faktor yang memicu gangguan Kamtibmas di Tanah Papua, salah satunya masalah lapangan pekerjaan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kami sarankan agar pemerintah genjot program pemberdayaan kepada masyarakat misalnya pemberdayaan kepada anak - anak Aibon, vox, anak - anak putus sekolah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebab alasan - alasan itulah yang sering membuat daerah kacau. Tidak perlu terlalu membiayai aparat, tetapi perbanyak program pemberdayaan kepada masyarakat,"tandasnya.

Disisi lain, Parlemen Jalanan juga memberikan apresiasi kepada DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dalam waktu singkat telah mengesahkan 21 Perdasi dan Perdasus.

Saya berikan apresiasi kepada Bapak PJ Gubernur Papua Barat. Melalui kerja keras dan dukungannya, sehingga dalam waktu singkat 21 Perdasi dan perdasus yang telah menumpuk di Bapemperda bisa disahkan. Kini telah dikonsultasikan ke Kemendagri untuk mendapat nomor registrasi.

Masyarakat telah menunggu lama namun melalui Perubahan UU nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, dan aturan Turunan PP 106 dan 107 telah memberikan angin segar kepada masyarakat Papua untuk menjadi tuan di Negeri sendiri.

Karena itu, sebagai Ormas yang ikut mengawal aspirasi publik, kami dukung pemerintah untuk menerbitkan peraturan - peraturan daerah yang bisa memberikan jaminan perlindungan dan keberpihakan kepada orang asli Papua.

Kami juga sarankan agar ke depan, sebelum DPR dan Pemerintah sahkan suatu Produk hukum daerah,  Bapemperda sudah lakukan tahapan konsultasi publik baik dengan masyarakat, dengan lembaga - lembaga kredebilitas lainnya sehingga sama - sama ikut mengawal kebijakan tersebut,"tandasnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah menyerahkan 21 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan  Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) kepada Kemendagri melalui Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Makmur Marbun,M.Si, Kamis (21/7/2022).

Dari 21 Perdasi/ perdasus tersebut,  13 diantarnya adalah produk hukum Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan 8 lainnya adalah produk hukum Peraturan Daerah khusus (Perdasus). Berikut rincian 13 Perdasi dan 8 Perdasus.

1. Raperdasi tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua Barat

2. Raperdasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Raperdasi tentang Tata Cara Rekrutmen Politik

4. Raperdasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Papua Barat

5. Raperdasi tentang Pengangkatan P3K Menjadi ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat

6. Raperdasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7. Raperdasi tentang Penempatan Penduduk Transmigrasi Nasional

8. Raperdasi tentang Rencana Induk Pembangunan Perindustrian Provinsi Papua Barat tahun 2022-2042

9. Raperdasi tentang Peningkatan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Program Gizi Penduduk di Papua Barat

10. Raperdasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

11. Raperdasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Pembiayaan Kepolisian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Papua Barat

12.Raperdasi tentang Perlindungan, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Orang Papua

13. Raperdasi tentang Pelaksanaan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri.

Sedangkan 8 Raperdasus yang disetujui Pemprov Papua Barat dan DPR Papua Barat yakni;

1. Raperdasus tentang Keanggotaan dan Jumlah, Tugas dan Kewenangan, serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (MRP)

2. Raperdasus tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik

3. Raperdasus tentang Orang Asli Papua

4. Raperdasus tentang Perguruan Tinggi Swasta

5. Raperdasus tentang Dana Abadi

6. Raperdasus tentang Pertambangan Rakyat

7. Raperdasus tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua Bidang Ekonomi Kreatif

8. Raperdasus tentang Penanganan Khusus bagi Pengembangan Suku-suku yang Terisolasi, Terpencil, dan Terabaikan di Provinsi Papua Barat.


Berita Terkait