Karo Otsus Pemprov PB, Karo SDM Polda dan Asbin Kejati Bahas Implementasi Otsus Di Papua Barat

Oleh Redaksi

01 September 2022 12:11 643 VIew

''Diskusi Publik tentang Implementasi Otsus oleh DPP Masyarakat Adat Peduli Otsus Papua yang digelar di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (31/8/2022)''

Manokwari, arfaknews - Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi Khusus Papua Barat bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa asrama Waropen di Manokwari menggelar diskusi publik yang dihadiri oleh masyarakat, mahasiswa dan tokoh - tokoh masyarakat di Manokwari, Rabu (31/8/2022).

Diskusi publik bertajuk "Otsus di Persimpangan Jalan" dihadiri oleh Kepala Biro Otsus Setda Pemerintah Provinsi Papua Barat, Abener Singgir, Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol. Sugandi,S.I.K.,M.Hum., Asisten Pembinaan (Asbin)  Rudy H. Manurung,SH.,MH. Dan  Dandim 1801 Manokwari,  Letkol Inf. Rahmat Christianto sebagai Panelis.

Dalam diskusi yang digelar selama 5 jam ini berhasil menghimpun berbagai masukan, saran dan item - item usulan demi perbaikan implementasi UU nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ketua Panitia, Yafet Valentinus Wainarisi, S.Sos mengatakan forum diskusi publik digelar sebagai solusi untuk menjawab kegelisahan masyarakat Papua atas implementasi UU nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua.

"Masyarakat Papua saat ini sedang mempertanyakan eksistensi mereka selama 20 tahun ke dapan dalam Implementasi UU Nomor 2 tahun 2021. Apakah nasib mereka akan sama seperti 20 tahun kemarin atau seperti apa ke dapan" ucap Yafet.

Atas dasar dan alasan itulah, Forum Peduli Masyarakat Adat Papua menggelar diskusi publik mengundang seluruh elemen masyarakat, berdiskusi bersama membahas masa depan masyarakat Papua dalam implementasi UU nomor 2 tahun 2021 atau UU nomor 21 tahun 2021 tentang Otsus Papua.

Sayangnya, Penjabat Gubernur Papua Barat, Kapolda dan Pangdam XVIII yang diundang sebagai tokoh kunci diskusi tidak menghadiri diskusi publik. Padahal, diharapkan adanya kebijakan - kebijakan strategis yang bisa dikomunikasikan, diusulkan menjadi catatan penting menjadi arah kebijakan pembangunan dalam Implementasi UU Otsus 20 tahun ke depan. Baik bidang Kejaksaan, Bidang Kepolisian, Pertahanan dan keamanan negara, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, pendidikan dan kesehatan.

Misalnya dalam seleksi afirmasi lanjut Wainarisi diharapkan adanya kebijakan strategis berupa produk hukum yang bisa mengkover anak asli Papua dalam program afirmasi bukan saja untuk Bintara dan Tamtama melainkan di Akpol, Akmil dan sekolah - sekolah kedinasan lainnnya sebagai landasan hukum bagi Pemprov untuk membiayai anak - anak Papua,"tuturnya.

Tadi juga tidak dihadiri oleh Dirjen Otda telah siap membawa materi terkait road Map 20 tahun pembanguan Papua  sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2021 dan melalui PP 106 dan 107. Namun tak dihadiri sehingga hasil diskusi publik juga akan dilayangkan kepada Dirjen Otda,"sambungnya.

Dia menambahkan dari hasil diskusi publik tersebut, masyarakat mengusulkan agar ada afirmasi seleksi TNI/Polri sehingga anak - anak Papua banyak lulus untuk mengabdi bagi negara. Sementara dalam afirmasi bidang Kejaksaan perlu disosialisasikan secara baik agar banyak anak - anak Papua yang tertarik untuk menjadi Jaksa, Hakim dan Advokat.

Di samping itu, Pemerintah juga perlu memperhatikan sarana prasaran pendidikan, kesehatan termasuk menyuntik anggaran untuk meningkatan SDM Papua, bukan saja kepada mahasiswa di luar Tanah Papua melainkan di dalam tanah Papua juga harus diperhatikan, baik sekolah Tinggi Negeri maupun Swasta.

"Hasil dikuasi ini akan disusun dalam butir - butir pokok pikiran masyarakat, yang akan direkomendasikan kepada Pemprov Papua Barat, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kapolda, dan Pangdam XVIII Kasuari, termasuk Bappenas,"tukasnya.

Kepala Biro Otsus Pemprov Papua Barat, Abner Singgir, S.E.,MM menerangkan pemerintah telah belajar dari 20 tahun awal implementasi Otsus yang belum menjawab orang asli Papua. Karena itu Pemerintah sedang merumuskan formula Road Map pembangunan Papua 20 tahun dalam kerangka Otonomi Khusus.

Melalui UU Nomor 2 tahun 2021 tentang  Perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tangan otonomi Khusus Papua dan diatur lebih lanjut dalam PP 106 dan 107, maka Pemerintah telah menggodok berbagai Perdasi - perdasus untuk menjawab implementasi dari UU Otsus tersebut.

"Karena itu, diharapkan masyarakat Papua harus memberikan dukungan kepada pemerintah atas pelaksanaan penyelenggaraan implementasi Otsus di Papua agar target yang diharapkan bisa laksanakan," katanya.

Dia memaparkan kelemahan Otsus 21 tahun 2001 disebabkan minimnya produk regulasi daerah yang dihasilkan untuk mengkover hak - hak masyarakat Papua dalam UU Otsus. Atas kelemahan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah genjot 21 Perdasi/ perdasus sebagai produk regulasi daerah untuk menjabarkan amanat UU Otsus.

Dalam UU ini, telah mengkover berbagai hal misalnya masalah pendidikan, kesehatan, hak - hak masyarakat tentang pertambangan rakyat, hak - hak masyarakat adat, Hak Politik dan pemberdayaan ekonomi serta, dukungan anggaran terhadap Sekolah Tinggi di Tanah Papua (Papua Barat).

Kita harapkan segera mendapat penomoran dari Pemerintah pusat agar 21 Perdasi/Perdasus ini bisa diimplementasikan di Papua Barat. Kami harapkan dukungan dari masyarakat agar kita sama - sama mengawal kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat,"tandasnya.


Berita Terkait