Bupati Manokwari Diminta Bentuk Tim Percepatan DOB Manokwari Barat Antisipasi Penetapan UU Papua Barat Daya

Oleh Redaksi

06 September 2022 16:12 1075 VIew

''Daud Indouw,SH Salah Satu Intelektual Suku Arfak''

Manokwari, arfaknews -  Sejumlah Tokoh Masyarakat Arfak di Manokwari menolak 11 Distrik di Kabupaten Tambrauw dimasukan dalam cakupan Wilayah administrasi Provinsi Papua Barat Daya. 

Mereka menginginkan agar 11 distrik meliputi wilayah Mubrani, Amberbaken, Kebar dan Senopi dikembalikan ke Kabupaten Manokwari agar tidak dimasukan ke wilayah Administratif Provinsi Papua Barat Daya (PBD)  karena merupakan bekas distrik dari Kabupaten Manokwari.

Dalam pernyataan sikap yang disuarakan oleh Ketua Dewan Adat Papua  Wilayah III Doberai serta tokoh - tokoh masyarakat Kebar, Senopi, Amberbaken dan Mubrani secara tegas meminta Penjabat Bupati Tambrauw untuk mengeluarkan 11 Distrik untuk dikembalikan ke Kabupaten Manokwari.

"Kami masyarakat Adat Suku Besar Arfak dengan Tegas meminta Pemerintah pusat segera mengeluarkan 4 distrik [eks Manokwari] dari Kabupaten Tambrauw sebelum penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya," tegas mereka dalam butir pernyataan sikap yang disuarakan kepada Pemprov Papua Barat.

Daud Indouw, Tokoh Intelektual Arfak yang juga Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari mengakui bergabungnya 4 distrik eks Kabupaten Manokwari [ Kebar, Senopi, Amberbaken, Mubrani] secara administratif telah dipaksakan bergabung ke Kabupaten Tambrauw.

"Sejak Pemekaran Kabupaten Tambrauw meliputi 4 distrik eks Manokwari telah menjadi polemik dan pembahasan yang cukup panjang. Waktu itu, Bupati Bastian Salabay dan kami DPRD Manokwari tidak setuju Distrik Senopi, Kebar, Mubrani, dan Amberbaken bergabung dengan Kabupaten  Tambrauw tetapi karena dipaksakan dengan alasan agar Tambrauw memenuhi syarat. Karana itu, jika hari ini Papua Barat Daya mau dimekarkan menjadi Provinsi tersendiri dari Papua Barat maka secara otomatis 4 distrik eks Kabupaten Manokwari harus dikembalikan ke wilayah administratif Kabupaten Manokwari,"kata Daud saat memberikan tanggapan kepada media ini, Senin (5/9/2022).

Daud menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan DPRD Kabupaten Manokwari untuk membentuk tim merespon aspirasi bergabungnya 11 distrik Tambrauw ( 4 distrik -red) ke Kabupaten Manokwari.

Saya minta Pemerintah Kabupaten Manokwari  merespon aspirasi masyarakat Kebar, Senopi, Amberbaken dan Mubrani. Pemda Manokwari sudah  mulai  membahas bersama DPRD  antisipasi  UU Provinsi Papua Barat Daya disahkan pada bulan September 2022 mendatang. 

"Kalau masalah administrasi bisa diatasi, tetapi secara politik nasib 11 distrik Tambrauw akan menjadi kisruh. Apakah perwakilan mereka akan bergabung menjadi anggota DPRD di Manokwari, ataukah akan tetap menjadi anggota DPRD Tambrauw hingga masa jabatan berakhir pada 2024, atau status mereka seperti apa,"beber Daud.

Pasalnya konsekuensi politik akan berdampak konflik di masyarakat. Karena itu, Pemda Manokwari sudah antisipasi dengan mengkaji dampak politik. Skenario lain lagi, kata Daud  ialah antisipasi pembiayaan jika 11 distrik kembali bergabung dengan Kabupaten Manokwari. "Bagaimana pembiayaan terhadap aset, pegawai hingga masyarakat di 11 distrik tersebut,"imbuhnya.

Daud mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat  memfasilitasi Pemda Manokwari dan Pemda Tambrauw untuk mencari solusi bersama untuk diajukan ke Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut tokoh intelektual Arfak ini meminta Pemda Manokwari juga menyiapkan anggaran membiayai tim Percepatan Pemekaran DOB Manokwari Barat meliputi 11 Distrik pecahan Kabupaten Tambrauw.

"Kami harap Pemda Manokwari harus merespon aspirasi masyarakat dengan menyiapkan anggaran mendukung Tim Percepatan Pemekaran DOB Kabupaten Manokwari Barat,"harapnya. 

Disisi lain, Mantan tokoh Pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan ini berharap pengesahan RUU Papua Barat Daya menjadi UU bersamaan dengan DOB Manokwari Barat meliputi 11 Distrik Tambrauw (eks 4 distrik Manokwari).

"Saya harap setelah DPR RI mengesahkan RUU Papua Barat Daya menjadi UU, maka DOB Manokwari Barat juga masuk menjadi atensi pembahasan sehingga bisa menjawab aspirasi dan mengurangi potensi konflik di masyarakat,"ujar Daud

Daud lalu meminta masyarakat di Senopi, Kebar, Amberbaken dan Mubrani untuk tidak melakukan pemalangan jalan yang berdampak terhadap arus mobilisasi dan transportasi warga.

Saya minta kepada keluarga besar yang ada di Distrik Amberbaken, Mubrani sampai di ke Sidey untuk tidak melakukan pemalangan, tetapi mari kita cari solusi bersama.

Saya harap Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Tambrauw serta Pemprov Papua Barat untuk membuka kembali lembaran administrasi wilayah Sorong Raya dan Manokwari Raya untuk menetapkan status batas wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya agar tidak menciptakan konflik yang berlebihan,"harapnya.

Sejauh ini, Komisi II DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat,  DPR Papua Barat, Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya, Bupati Manokwari dan Bupati Tambrauw di Senayan pada Senin (5/9/2022) kemarin.

Pembahasan tapal batas Wilayah Papua Barat menjadi salah satu atensi dalam pembahasan dalam rapat dengar pendapat  DPR RI bersama Pemprov Papua Barat dan tim Percepatan Papua Barat Daya.

Seperti dilansir dari salah satu media online di Papua Barat, Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung merespon usulan Aspirasi DOB Kabupaten Manokwari Barat sebagai solusi untuk menjawab persoalan tapal batas Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ahmad Doli Kurniawan lalu meminta Penjabat Gubernur Papua Barat untuk memfasilitasi pertemuan antara Bupati Manokwari dan Pj Bupati Tambrauw berserta masyarakat memberikan dukungan kepada Komisi II DPR RI untuk mengambil langkah percepatan Pemekaran DOB Papua Barat Daya dan serta usulan DOB Kabupaten Manokwari Barat solusi untuk atas tapal batas Papua Barat Daya.


Berita Terkait