Masyarakat Papua Barat Masih Miskin

Oleh Adlu Raharusun

05 January 2018 09:05 927 VIew

''Plt Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Suryana S''


Manokwari- Badan Pusat Statistik merilis wilayah Papua Barat pada Tahun 2017 masuk dalam kategiri wilayah yang berpenduduk miskin,  dengan persentase di awal September 2017, penduduk miskin mencapai 23,12 persen. 

Pelaksana Tugas Badan Pusat Statistik (BPS)  Papua Barat Suryana S mengatakan,  dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan maka peran komoditi makanan masih jauh lebih besar ketimbang peran komoditi bukan makanan.

"Besaran sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2017 sebesar 77,57 persen " kata Suryana di kantor BPS Jalan Raya Sowi.

Berikut komoditi penyumbang garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan yakni untuk komoditi beras di perkotaan 20,59 persen, sementara di pedesaan 16,91 persen. Rokok kretek filter di perkotaan 9,41 persen, di pedesaan 16,59 persen. Daging sapi di kota 5,08 persen dan di desa 6,00 persen. Telur ayam ras di kota 3,41 persen.

"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,  selain harus mampu memperkecil jumlah orang miskin,  kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman dari kemiskinan " Tutur Suryana. 

Lebih lanjut kata Suryana, komponen yang juga turut menyumbang kemiskinan di Papua Barat dari Non Komoditi Makanan adalah perumahan di kota menyumbang 10,84 persen sedangkan di desa perumahan menyumbang 7,33 persen, selain itu listrik di kota menyumbang 2,51 persen sementara di desa BBM menyumbang 3,69 persen,  untuk angkutan  di kota menyumbang 2,21 persen.

"Untuk mengukur kemiskinan, kami menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pendekatan ini dihitung hitung headcount index,  yaitu presentase penduduk miskin terhadap total penduduk " ungkap Suryana.


Berita Terkait